BeritaHeadline

Bendera Putih Dikibarkan, Pemerintah Dinilai Gagal Tangani Bencana

Share
Aktivis meminta agar becana Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Foto: Hotli Simanjuntak/digdata.id
Share

Jelang setahun peringatan bencana di Aceh dan Sumatera masyarakat korban bencana bersama koalisi masyarakat sipil melakukan aksi damai pengibaran bendera putih di depan masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Aksi tersebut merupakan bentuk protes dan rasa kecewa korban bencana kepada pemerintah yang tidak mampu menangani bencana di Aceh selama setahun ini.

Masa aksi yang datang dari berbagai daerah bencana di Aceh mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan mendasar mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan lingkungan. Pasalnya hingga saat ini masih banyak korban yang tinggal di huntara, jika hujan selalu kebanjiran, mirisnya lagi masih ada yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.

Yessi korban bencana asal Aceh Timur, mengatakan setahun bencana masyarakat harus berhutang untuk memulihkan sawah dan kebun yang rusak guna menyambung hidup. Dan mereka dipaksa bangkit dengan kemampuan sendiri.

Padahal persoalan pemulihan semakin mendesak menyusul kembali terjadinya sejumlah bencana di berbagai wilayah Aceh sepanjang November 2026 ucap Yessi.

“Kalau Presiden bilang aceh pulih 100 persen itu bohong, kami masih berkubang lumpur dan ketakutan saat hujan deras karena banjir akan berulang”ucap Yessi.

Aktivis dari beberapa organisasi melakukan aksi protes terkait lambatnya penanganan bencana Aceh. Foto: Hotli Simanjuntak/digdata.id

Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Muhammad Resqi, mengatakan hingga kini masyarakat terdampak masih menunggu kepastian relokasi dari kawasan rawan bencana, pembangunan hunian tetap (huntap), normalisasi sungai, serta pemulihan lahan pertanian dan perkebunan

“Setahun kemudian pertanyaan paling sederhana dari para korban masih belum dijawab oleh negara, kapan sungai kembali normal. Di mana hunian tetap akan dibangun. Ke mana warga zona merah akan dipindahkan,” kata Muhammad Resqi dalam aksi pengibaran bendera putih di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis, 19 November 2026.

Koalisi masyarakat sipil  mencatat sedikitnya ada13 kejadian bencana berulang yang terjadi, mulai dari rumah hanyut di Gayo Lues, tanggul darurat Krueng Meureudu yang kembali jebol hingga merendam 17 desa di Pidie Jaya, jembatan darurat ambruk di Aceh Tengah, hingga ratusan warga Aceh Tamiang kembali mengungsi.

Dari rangkaian kejadian tersebut, sebanyak 37.566 jiwa dilaporkan terdampak. Kondisi itu, kata Resqi, memperlihatkan bahwa upaya pemulihan pascabencana belum sepenuhnya memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

Risqi juga menyoroti kerusakan lingkungan yang dinilai memperbesar risiko bencana di Aceh. Sebelum bencana terjadi, sebanyak 20 daerah aliran sungai (DAS) di Aceh disebut telah berada dalam kondisi kritis.

Resqi menilai penanganan bencana yang lebih banyak berfokus pada pembangunan bronjong di kawasan hilir belum menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan di wilayah hulu.

Karena itu, menurutnya, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pemerintah juga harus memulihkan kawasan hutan, memperbaiki kondisi DAS, serta membenahi tata kelola lingkungan secara menyeluruh.

Ada 26 Miliar anggaran yang di peruntukkan untuk pemulihan Aceh, 24 Miliar di kelola pusat, 1,4 Milyar di kelola pemerintah Aceh, namun realisasinya tidak jelas dan masyarakat mempertanyakan anggaran tersebut diperuntukkan untuk apa saja.

Dalam aksi damai yang berlangsung sejak pagi tersebut massa mengusung sejumlah poster dan baliho salah satunya bertuliskan “Prabowo 100 % bohong.

Koalisi turut mempertanyakan klaim anggaran penanganan bencana mencapai Rp100 triliun. Mereka menilai pemerintah belum memberikan keterbukaan yang memadai mengenai rincian alokasi dan realisasi anggaran tersebut.

“Kami menduga uang itu hanyalah program tahunan yang tanpa bencana pun tetap dikucurkan,”katanya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Share
Related Articles
BeritaFotoHeadlineHutan AcehKawasan Ekosistem Leuser

Demo Setahun Bencana Banjir Aceh

Para aktivis menggelar aksi protes untuk menandai peringatan satu tahun bencana hidrologis...

BeritaHeadline

Warga Lubuk Layu Tolak Aktivitas Pertambangan Di Samadua Aceh Selatan

“Pembangunan seharusnya menghadirkan kesejahteraan, bukan mempertaruhkan masa depan lingkungan dan masyarakat yang...

BeritaData BicaraHeadline

Sejumlah Kabupaten di Aceh Banjir, Seribuan Warga Mengungsi

Hujan Deras berkepanjangan masih mengguyur beberapa kabupaten kota di Aceh hingga mengakibatkan...

Peringatan Maulid Nabi TKS IT Bazla Aceh Utara dan peluncuran buku antologi PAUD
Berita

Maulid Nabi Penuh Makna, TKS IT Bazla Satuni Anak Yatim, Gelar Panggung Kreativitas, dan Luncurkan Buku

ACEH UTARA – Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKS IT) Bazla, Desa Rayeuk...