28 Negara Sedang Antri untuk Dapat Bantuan dari IMF

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi global yang penuh dengan ketidakpastian mengharuskan suatu negara untuk dapat mengelola moneter dan fiskal dengan baik.

Dia pun menyerukan Indonesia harus terus bersikap optimis dibarengi kehati-hatian setelah mendapat kabar ada 28 negara sedang antre meminta pertolongan Dana Moneter Internasional (IMF).

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan optimisme di tengah situasi yang sulit dan penuh dengan ketidakpastian tersebut.

“Pagi tadi saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antr di markas IMF, menjadi pasien,” kata Presiden Jokowi saat membuka Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Presiden mengungkapkan bahwa sampai saat ini inflasi dan moneter Indonesia masih pada posisi yang dapat dikendalikan. Hal tersebut disebabkan karena hubungan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan berjalan dengan baik dan beriringan.

“Ini juga tetap harus kita syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina sudah 83,5 persen dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 (persen) dengan perubahan suku bunga kita di 75 basis poin. Artinya, moneter kita masih pada posisi yang bisa kita kendalikan,” tutur Kepala Negara.

Selain itu, Kepala Negara melanjutkan, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi yang besar.

“Pemerintah juga memberikan bantuan sosial baik berupa kompensasi dan subsidi ini besarnya luar biasa, Rp502,6 triliun, ini angka yang gede sekali. Tetapi ya inilah karena kita ingin konsumsi tetap, konsumsi masyarakat tetap terjaga, daya beli masyarakat tetap terjaga, ya bayarannya ini Rp502 triliun,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa inflasi harus dikendalikan dengan bekerja secara makro dan mikro, salah satunya dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan 2 persen dana transfer umum dan belanja tidak terduga.

“Caranya misalnya ada kenaikan bawang merah di sebuah provinsi, Lampung misalnya. Sumber bawang merah di mana, Brebes. Karena harga bawang merah naik di Lampung, sudah pemda bisa beli langsung di Brebes atau menutup ongkos transportasi dari Brebes ke Lampung itu dibebankan di APBD. Setelah kita hitung biayanya juga biaya yang sangat murah,” ucap Presiden.

Untuk memperkuat perekonomian bangsa, Jokowi juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar untuk bersama-sama membangun Indonesia incorporated.

Presiden meyakini persoalan yang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini akan mampu terselesaikan apabila semua unsur turut bergerak dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Kalau ini kuat betul, kita bisa bersatu, kita kompak, seperti saat kita menangani pandemi sampai ke tingkat daerah dan RT, semuanya bergerak, ini akan cepat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ucap Presiden.

Penting Belanja Produk Lokal

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya meningkatkan pembelian produk dalam negeri. Presiden mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.

“Ini uang APBN, APBD yang kita kumpulkan dari pajak, dari royalti, dari bea ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak bersusah payah kita kumpulkan, terkumpul kemudian kita belanjakan produk impor, ndak, sama sekali ndak bener,” lanjutnya.

Untuk itu, saat ini menurut Presiden, pemerintah telah membuat komitmen bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pembelian produk dalam negeri.

Kepala Negara menyadari bahwa target anggaran belanja produk dalam negeri yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi, tetapi Presiden meyakini kapasitas produksi UMKM akan meningkat jika anggaran tersebut dapat terealisasi 100 persen.

“Memang realisasinya untuk BUMN baru 72 persen, kemudian untuk APBN dan APBD memang masih kecil masih 44 persen dari angka yang tadi saya sampaikan Rp950 triliun. Tetapi kalau ini nanti terealisasi 100 persen akan kelihatan sekali UKM kita harus menaikkan kapasitas produksi produk-produknya,” tambahnya.

Selain itu, dalam bidang hilirisasi industri, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Tanah Air. Namun, Kepala Negara mengingatkan agar industri tersebut nantinya juga dapat menggandeng pengusaha lokal.

“Saya selalu sampaikan investasi terbuka tetapi kalau masuk ke sebuah daerah harus bekerja sama dengan pengusaha lokal. Baik (investor) yang dari Jakarta maupun yang asing bekerja sama dengan pengusaha lokal, diajak mereka,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci Indonesia untuk melompat maju ke depan. Menurut Presiden, hal tersebut dikarenakan pajak, bea ekspor, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan masuk ke dalam negeri.

“Saya ke lapangan, saya suruh hitung berapa sih pendapatan negara yang dihasilkan dari Freeport. Dulunya kita hanya dapat dividen 9 persen, karena memang saham kita hanya 9 persen. Setelah kita ambil alih 51 persen, kita dapat pajak, dividen, royalti, bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak. Saya suruh hitung berapa jumlahnya, 70 persen dari pendapatan yang ada di Freeport. Artinya, negara betul-betul dapat,” ujarnya.[acl]

Sumber: Antara/ presiden.go.id

Tulisan Terkait

Bagikan Tulisan

Berita Terbaru

Newsletter

Subscribe to stay updated.