Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan di akhir masa jabatannya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 dapat melahirkan program pembangunan yang berkualitas pada tahun 2023 mendatang untuk memajukan perekonomian Aceh.
Dalam Musrimbang 2022, penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2023 mengacu pada RKP Nasional. Ia menyebutkan, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023.
Keempat prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 nanti akan mengalami penurunan menjadi sebesar 1 persen dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.
“Oleh sebab itu, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana otonomi khusus Aceh 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” kata Nova saat membuka Musrenbang Aceh 2022 dalam rangka penyusunan RKPA 2023 di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (14/4/2022).
Ia juga berpesan, harus ada upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran bersama. Upaya Pemeirntah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus.
Pada kesempatan yang sama, Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana Otsus.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Nova juga meminta agar program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Aceh.
“Bagi saya musrenbang ini menjadi sesuatu sejarah, mudah-mudahan di akhir periode pemerintahan ini musrenbangnya dapat menyusun program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas,” kata Nova.
Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, mengharapkan forum Musrenbang tingkat Provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi.
Ia menyebutkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kepala daerah di Aceh dalam merumuskan program pembangunan. Diantaranya menyusun program yang berdampak untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
“Antara provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan bekerja sama mengatasi masalah ini. Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja,” kata Safrizal.
Safrizal menyebutkan, ada dua upaya yang dapat dilakukan pemangku kebijakan di Aceh untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, yaitu memacu geliat industri dan menguatkan UMKM. Ia mengatakan, kedua hal tersebut terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Papua, Sulawesi Utara dan Yogyakarta saat pandemi melanda.
Safrizal juga meminta pemangku kebijakan di Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar memperhatikan angka stunting yang relatif masih tinggi. Pemerintah daerah perlu merumuskan program inovatif untuk mengatasi sisi lain yang menyebabkan stunting, seperti sanitasi.[acl]
