• Berita
  • Featured
  • Foto
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
  • Jurnalisme Warga
  • Opini
  • Video
  • PPMS
  • Redaksi
Senin, 25 September 2023
Dig Data
  • Home
  • Berita
    • Foto
    • Video
    • Jurnalisme Warga
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Foto
    • Video
    • Jurnalisme Warga
  • Cek Fakta
  • Opini
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Berita

Akhir Masa Jabatan, Nova Usung 4 Program Prioritas di Musrembang

Afifuddin Acal by Afifuddin Acal
15 April 2022
in Berita, Headline
0
Akhir Masa Jabatan, Nova Usung 4 Program Prioritas di Musrembang
Share on FacebookShare on Twitter

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengharapkan di akhir masa jabatannya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 dapat melahirkan program pembangunan yang berkualitas pada tahun 2023 mendatang untuk memajukan perekonomian Aceh.

Dalam Musrimbang 2022, penyusunan program atau Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2023 mengacu pada RKP Nasional. Ia menyebutkan, ada empat prioritas pembangunan Aceh yang menjadi landasan dalam menyusun RKPA 2023.

Keempat prioritas tersebut, adalah memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dan penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyinggung terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh yang mulai tahun 2023 nanti akan mengalami penurunan menjadi sebesar 1 persen dari DAU Nasional. Menurutnya hal tersebut akan berdampak terhadap program pembangunan di Aceh.

“Oleh sebab itu, maka kami mengajak para Bupati/Walikota se-Aceh, agar pengusulan program atau kegiatan yang bersumber dari Dana otonomi khusus Aceh 2023, dapat memprioritaskan kepada penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi minimal 30 persen dari pagu alokasi,” kata Nova saat membuka Musrenbang Aceh 2022 dalam rangka penyusunan RKPA 2023 di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis, (14/4/2022).

Baca Juga

WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan  Izin PT Medco E&P Malaka

WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan  Izin PT Medco E&P Malaka

25 September 2023
Hirup Gas Bau Busuk, 29 warga dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan Ratusan lainnya Mengungsi

Hirup Gas Bau Busuk, 29 warga dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan Ratusan lainnya Mengungsi

25 September 2023

Ia juga berpesan, harus ada upaya untuk mencari skema pengganti dana Otsus sudah harus menjadi pikiran bersama. Upaya Pemeirntah Aceh dalam mengalihkan kelola Blok B di Aceh Utara salah satunya adalah upaya mengantisipasi berkurangnya dana Otsus.

Pada kesempatan yang sama, Nova mengharapkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas RI dapat menjadikan Aceh sebagai lokasi prioritas dalam pengusulan program/kegiatan Prioritas Nasional 2023, sebagai exit strategy dalam mengantisipasi dampak dari penurunan alokasi Dana Otsus.

Melalui forum Musrenbang tersebut, Nova juga meminta agar program pembangunan yang disusun dapat selaras dan memiliki sinergitas, baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Aceh.

“Bagi saya musrenbang ini menjadi sesuatu sejarah, mudah-mudahan di akhir periode pemerintahan ini musrenbangnya dapat menyusun program dan alokasi anggaran yang ril dan berkualitas,” kata Nova.

Sementara itu, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Safrizal, mengharapkan forum Musrenbang tingkat Provinsi Aceh itu dapat menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan menyusun program yang terintegrasi antara pusat dan daerah dalam rangka memulihkan ekonomi.

Ia menyebutkan, ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian kepala daerah di Aceh dalam merumuskan program pembangunan. Diantaranya menyusun program yang berdampak untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.

“Antara provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi dan bekerja sama mengatasi masalah ini. Tidak bisa menyalahkan satu pihak saja,” kata Safrizal.

Safrizal menyebutkan, ada dua upaya yang dapat dilakukan pemangku kebijakan di Aceh untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, yaitu memacu geliat industri dan menguatkan UMKM. Ia mengatakan, kedua hal tersebut terbukti mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di Papua, Sulawesi Utara dan Yogyakarta saat pandemi melanda.

Safrizal juga meminta pemangku kebijakan di Aceh baik di tingkat provinsi maupun kabupaten agar memperhatikan angka stunting yang relatif masih tinggi. Pemerintah daerah perlu merumuskan program inovatif untuk mengatasi sisi lain yang menyebabkan stunting, seperti sanitasi.[acl]

Tags: acehMusrembangPemerintahaceh

Berita Terkait

WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan  Izin PT Medco E&P Malaka

WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan  Izin PT Medco E&P Malaka

25 September 2023
Hirup Gas Bau Busuk, 29 warga dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan Ratusan lainnya Mengungsi

Hirup Gas Bau Busuk, 29 warga dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan Ratusan lainnya Mengungsi

25 September 2023
Pangdam IM Panen Perdana Program I’M Jagong  

Kebakaran Hebat Lumatkan 22 Rumah di Simeulue Timur

24 September 2023
Pangdam IM Panen Perdana Program I’M Jagong  

Pangdam IM Panen Perdana Program I’M Jagong  

24 September 2023
Kakek Terdakwa Kasus Pencabulan Anak Dituntut 200 Bulan penjara

Kakek Terdakwa Kasus Pencabulan Anak Dituntut 200 Bulan penjara

21 September 2023
Konsep Otomatis

Pangdam IM : Ulama Berperan Penting Menyejukkan Aceh

21 September 2023
Next Post
Polisi Bekuk Pemilik Mobil Modifikasi Tangki BBM untuk Kelabui Petugas SPBU

Polisi Bekuk Pemilik Mobil Modifikasi Tangki BBM untuk Kelabui Petugas SPBU

POPULAR NEWS

Galeri Foto: Refleksi 17 Tahun Damai Aceh

27 April 2023

Foto Trik: Bentuk (Shape) Sebagai Representasi Dimensi

11 Mei 2022

Distribusi Bantuan Pangan

19 September 2023

Sungai Aceh Peringkat 7 Tercemar Mikroplastik

10 Januari 2023
Delapan Hutan Adat di Aceh Resmi Diakui Negara

Delapan Hutan Adat di Aceh Resmi Diakui Negara

15 September 2023

Infografis

Infografis: Ketersediaan daging untuk tradisi meugang 1444 H di Aceh

Infografis: Ketersediaan daging untuk tradisi meugang 1444 H di Aceh

19 Maret 2023
Komoditi- yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan

Infografis – Komoditi yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan

05 November 2022
10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi 2022

10 Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi 2022

27 September 2022
10 Kabupaten Tertinggi Prevalensi Stunting di Aceh 2021

10 Kabupaten Tertinggi Prevalensi Stunting di Aceh 2021

23 September 2022

Tentang Kami

Kami hadir bukan untuk bersaing, tetapi bersinergi dengan semua pihak menghadirkan berita yang akurat, kredibel, independen, berkualitas serta mencerdaskan pembaca melalui pendekatan Jurnalisme Data.

Follow us

Kategori

  • Berita
  • Cek Fakta
  • Featured
  • Foto
  • Headline
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
  • Jurnalisme Warga
  • News
  • Opini
  • Uncategorized
  • Video

Recent Posts

  • WALHI Aceh Desak Pemerintah Bekukan  Izin PT Medco E&P Malaka
  • Hirup Gas Bau Busuk, 29 warga dirawat di RSUD Zubir Mahmud dan Ratusan lainnya Mengungsi
  • Kebakaran Hebat Lumatkan 22 Rumah di Simeulue Timur
  • Pangdam IM Panen Perdana Program I’M Jagong  
  • Berita
  • Featured
  • Foto
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
  • Jurnalisme Warga
  • Opini
  • Video
  • PPMS
  • Redaksi

© 2023 digdata.id Allright Reserved

No Result
View All Result
  • Berita
  • Featured
  • Foto
  • Infografis
  • Jurnalisme Data
  • Jurnalisme Warga
  • Opini
  • Video
  • PPMS
  • Redaksi

© 2023 digdata.id Allright Reserved