Bagaimana Kalau tidak Punya Smartphone, Untuk Beli Pertalite dengan My Pertamina?

Kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan aplikasi digital MyPertamina, dikritisi pengamat energi dan lembaga konsumen, karena bakal merugikan kelompok masyarakat miskin sebagai pihak yang berhak menerima subsidi.

Sebab mayoritas masyarakat miskin masih banyak yang tidak memiliki ponsel pintar alias ‘smartphone’.

Karena itulah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyarankan pemerintah agar penggunaan aplikasi hanya untuk pendataan, bukan pembelian.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, mengatakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi ditujukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

Adapun masyarakat yang tidak memiliki aplikasi My Pertamina bisa mendaftar melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/

Mulai 1 Juli 2022 masyarakat diminta membuat akun dan mendaftarkan diri ke laman MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran dan kuota yang sudah ditetapkan pemerintah tiap tahun tidak jebol.

Nantinya pemilik kendaraan roda empat dengan mesin di bawah 2.000 cc harus terlebih dahulu mendaftar melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id lalu diverifikasi.

“Sementara untuk roda empat ke atas dan roda dua belum,” ujarnya.

Untuk pembayaran, Pertamina mengharuskan konsumen menggunakan uang elektronik yang ada di beberapa aplikasi atau bank.

Karena masih uji coba, kebijakan ini baru berlaku di 11 kota seperti Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta dan Kota Sukabumi.

YLKI usul agar aplikasi MyPertamina jadi alat pendataan

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengamini keresahan masyarakat itu.

Kata dia, masyarakat yang tinggal di pedalaman dan jauh dari jangkauan internet bakal kesulitan menerapkan kebijakan ini. Padahal mereka termasuk pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi.

“Kendalanya soal literasi digital, jangkauan jaringan internet, dan apakah semua masyarakat punya smartphone dan paket data internet untuk bisa menggunakan aplikasi itu?” tutur Sudaryatmo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Kalau tujuan Pertamina supaya penerima BBM subsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol, maka YLKI mengusulkan agar aplikasi MyPertamina cukup dijadikan alat pendataan, bukan pembelian.

Sebab yang menjadi akar masalah selama bertahun-tahun adalah penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Studi Bank Dunia menunjukkan sekitar 72% subsidi BBM di Indonesia tidak tepat sasaran.

Data itu kemudian diperkuat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2020 yang menemukan 80% konsumsi Pertalite lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.

Catatan pemerintah pula, penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite per Februari 2022 sudah melebihi kuota yakni sebesar 4,258 juta kilo liter. Untuk bahan bakar jenis solar, pemakaiannya juga mengalami kenaikan. Per April 2022 sudah melebihi 12% dari kuota yang sudah ditetapkan.

“YLKI mengusulkan aplikasi ini sebagai akses untuk mendaftar saja. Jadi yang penting orang dapat BBM subsidi punya barcode dan ditunjukkan ke petugas SPBU.”

“Dengan barcode nanti petugas cek data pemilik kendaraan di komputernya dengan fisik kendaraan apakah cocok atau tidak. Kalau tidak, ditolak.”

“Bayarnya nggak perlu pakai uang elektronik. Bisa tunai.”

Adapun bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, SPBU bisa memfasilitasi proses pendaftaran.

Sehingga menurut Sudaryatmo, cara itu lebih masuk akal karena sejalan dengan tujuan utama Pertamina.

“Ini lebih ke soal pendataan penerima BBM subsidi.”

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution, mengatakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi ditujukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

Kata dia, Pertalite dan Solar masih banyak dipakai pemilik mobil mewah. (Yan)

Sumber : BBCNews.com

Tulisan Terkait

Bagikan Tulisan

Berita Terbaru

Newsletter

Subscribe to stay updated.