Suasana perhelatan PON XXI Aceh-Sumut mendadak geger. Pasalnya sejumlah kontingen mengadukan konsumsi tidak layak diterima mereka. Mulai dari jadwal yang tidak teratur, hingga kondisi makanan yang tidak memenuhi kualifikasi gizi untuk seorang atlet, bahkan makanan yang diterima terkadang sudah basi.
Keterlambatan datangnya konsumsi terjadi saban hari, kadang pada jam makan siang, kadang pagi. Malam hari keterlambatan yang paling sering terjadi. Keterlambatan pun lebih satu jam, sehingga mengganggu jadwal persiapan atlet maupun istirahat.
“Jika terlambat hanya setengah jam masih bisa ditolerir, tapi jika satu jam lebih ini akan berpengaruh pada performa atlet, dan berdampak pada jadwal dan skedul atlet yang sudah di atur, itu yang kita khawatirkan,” kata pelatih Cabor Panjat Tebing, DKI Jakarta, Evalina di lokasi panjat tebing SHB Banda Aceh, Kamis (12/09/2024)
Dia mengaku keterlambatan pagi hari yang bikin atlet kelabakan, karena berdekatan dengan jadwal tanding. Kalau berdasarkan skedul acara, sarapan pada pukul 05.30 WIB, nyatanya makanan datang sering terlambat.
“Terlambat pagi paling sulit, karena atlet itu harus makan dulu sebelum bertanding atau latihan,” jelas Evalina.
Keluhannya tak hanya terlambat, Evalina juga menyoroti komposisi makanan untuk atlet nilai gizinya kurang memadai. Ia mencontohkan nasinya banyak, tetapi sayur dan lauk proteinnya tidak mencukupi memenuhi kebutuhan gizi atlet.
“Potongan tahu dan tempenya kecil untuk proteinnya sangat kurang. Namun yang paling menyedihkan potongan sayurnya, hanya 3 atau 4 irisan wortel dan tidak ada kuah, anak-anak makan cenderung kering sehingga banyak yang tidak menghabiskan nasinya, dan ini harus segera diperbaiki,” tambah Elvina lagi.
Keluhan yang sama juga disuarakan kontingen dari Kalimantan Tengah dengan mengeluarkan nota keberatan dan protes kepada pihak PB PON Aceh, terkait sering terjadinya keterlambatan konsumsi untuk cabor panahan dan cabor panjat tebing.
Koordinator Kontingen Kalimantan Tengah, Mikhael Agusta mengaku, pada 07 September 2024 mereka sempat menerima makan malam pukul 22.30 WIB. Keesokannya, sarapan juga terlambat – baru mereka sampai makanan pada pukul 09.50 WIB.
“Keterlambatan distribusi makanan itu membuat atlet terganggu saat latihan persiapan dan program yang telah disusun,” kata Mikhael Agusta.
***
Dalam sepekan terakhir aksi protes keterlambatan dan menu yang tidak sesuai porsi untuk atlet PON XXI Aceh-Sumut memenuhi laman media sosial. Sehingga mengundang perhatian publik dan aparat penegakan hukum mengusut berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran.
Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri bahkan sempat mengecek langsung ke lokasi perhelatan PON XXI Aceh-Sumut. Bahkan mereka telah menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kedua institusi ini bahkan sudah menggelar pertemuan Jumat, 13 September 2024 pagi di Polda Aceh.
Semrawutnya pengadaan konsumsi menjadi satu diantara beberapa dugaan penyelewengan anggaran yang sedang diusut. Berdasarkan nilai kontrak pengadaan konsumsi yang dimenangkan oleh PT Aktifitas Armosfir – yang beralamat di Jalan Lebak Bulus I No.7 Cialndak Barat, Jakarta Selatan. Total anggaran untuk pengadaan makanan atlet sebesar Rp 30,8 miliar dan snack atlet sebesar Rp 11,4 miliar dengan total Rp 42 miliar lebih.
Menurut surat Perjanjian Bidang Konsumsi Nomor 03/SP/2024 tanggal 21/08/2024 tertera jelas, harga satuannya untuk makan atlet sebesar Rp 50.900 per bungkus. Sedangkan untuk snack atlet sebesar Rp 18.900 per kotak.
Dalam surat perjanjian itu pada diktum 5 Tanggal Barang Diterima tertulis “Barang diterima sesuai dengan KAK dan/atau menyesuaikan dengan jadwal pertandingan masing-masing Cabor pada PON XXII/2024 Aceh-Sumut Wilayah Aceh.
Surat perjanjian itu juga disebutkan penyedia jasa berkewajiban untuk memastikan kualitas, kuantitas hingga keamanan barang yang dipesan. Fakta di lapangan, atlet ada yang menerima konsumsi yang tidak sesuai porsi dan kerap terlambat.
Sumber digdata.id menyebutkan, satu kotak nasi untuk atlet dan official kontingen dihargai senilai Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu rupiah per bungkus. Harga tersebut jauh dari pagu anggaran yang tertera dalam kontrak – sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian melihat ada banyak kejanggalan dalam pengelolaan konsumsi kontingen PON ke XXI. Bermula dari proses tender yang dilakukan melalui sistem e-katalok yang vendornya tinggal tunjuk. Makanya perusahaan pengadaannya itu ada di Jakarta, namun aktor-aktornya ada di Aceh.
“Padahal di Aceh banyak UMKM yang bisa dilibatkan dalam penanganan konsumsi para atlet dan official,” kata Alfian.
Alfian menduga ada mark-up anggaran untuk pengadaan konsumsi atlet PON XXI Aceh-Sumut yang mengarah ke tindak pidana korupsi. “Kalau kita lihat fakta di lapangan nasi yang disediakan dan snack itu standar harga di Aceh,” kata Alfian.
Menurutnya, harga snack standar di Aceh Rp 10 ribu per kotaknya. Sementara harga nasi standar di Aceh Rp 30 ribu per porsi. Selain itu, nasi yang diberikan ke atlet juga disebut tidak tepat waktu sesuai yang diatur dalam kontrak.
Masih menurut Alfian, anggaran dalam pengadaan konsumsi tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Dia berharap BPKP Aceh melakukan audit investigasi terhadap anggaran yang besar tersebut.
“Kalau dari sisi satuan harga nasi, satuan harga snack jelas terjadi mark-up, proses perencanaan sudah terjadi mark-up. Termasuk dikontrak sudah jelas kemahalan harganya baik dari sisi pengadaan makanan maupun snack,” jelasnya.
Selain adanya dugaan korupsi dalam penyediaan konsumsi tersebut, Alfian juga menilai penting melihat, apakah uang tersebut mengalir ke kegiatan politik di Pilkada atau tidak.
Ketua Bidang Konsumsi Pengurus Besar PON Aceh, Diaz Furqan tak menampik terkait pemberitaan komplain sejumlah atlet dan official kontingen terkait keterlambatan dan buruknya pelayanan terkait konsumsi untuk para Atlet PON XXI Aceh Sumut. Pihaknya meminta maaf atas perihal tersebut serta terus mengevaluasi dan membenahi dalam masalah konsumsi para atlet dan official.
Untuk mengatasi masalah keterlambatan, pihak PB PON bekerjasama dengan Pemprov Aceh, menambah armada dan tenaga bantuan guna memastikan tidak ada keterlambatan khususnya bagi para atlet yang akan berlaga.
Bidang Konsumsi PB PON XXI Aceh-Sumut wilayah Aceh menyatakan keterlambatan pelayanan konsumsi kepada kontingen disebabkan mereka harus melayani atlet atau kontingen yang sebenarnya belum berhak mendapat layanan.
“Ini penyebab terjadinya keterlambatan dan mungkin juga tidak ada yang terlayani, karena memang mereka belum memasuki masa layanan,” kata Kabid Konsumsi PB PON wilayah Aceh Diaz Furqan dalam jumpa pers di Banda Aceh, Kamis (12/09/2024).
Diaz menjelaskan, keterlambatan konsumsi sebenarnya terjadi pada 7-8 September saat puncak kedatangan atlet di Aceh untuk mengikuti upacara pembukaan PON Aceh-Sumut 2024.
Sedangkan sesuai kesepakatan saat DRM dan CDM meeting, lanjut Diaz, kontingen seharusnya melakukan order kebutuhan konsumsi dalam waktu 1×24 jam.
Kemudian, sesuai kesepakatan juga, bahwa kontingen dapat dilayani mulai tiga hari sebelum pertandingan hingga dua hari setelah kegiatan selesai.
“Kenapa waktu itu yang terlayani khusus atlet yang sudah di Banda Aceh, karena mereka sudah datang tiga hari sebelum masa pertandingan,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, pada 7-8 September, sebenarnya ada kontingen yang belum berhak untuk dilayani jika merujuk pada ketentuan yang sudah disepakati bersama tersebut.
Karena, lanjut dia, fokus mereka ke sini lebih awal adalah untuk mengikuti pembukaan dan bukan mengikuti pertandingan sehingga berimbas pada pelayanan konsumsi.
“Khalayak ramai kemudian melihat panitia tidak melayani makanan atlet. Padahal, memang saat itu ada yang belum memiliki hak mendapatkan layanan konsumsi. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kenapa pada tanggal 7-8 September puncak terjadinya problem konsumsi tidak terlayani pada kontingen,” katanya.
Melihat kondisi itu, kata Diaz, pihaknya langsung melaksanakan rapat rutin dengan ketua harian, sehingga diambillah keputusan bahwa semua kontingen yang sudah berada di Banda Aceh tetap harus dilayani secara penuh.
“Pemerintah Aceh berkomitmen pada moto Peumulia Jamee (memuliakan tamu), maka kita tetap melayani. Diambil keputusan bahwa saat ini semua kontingen di Banda Aceh di order makanan secara full,” demikian Diaz Furqan.
BPKP Sedang Mengumpulkan Informasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh ikut menyoroti pengadaan konsumsi atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.
Diketahui, penyediaan konsumsi untuk atlet PON XXI Aceh-Sumut belakangan ramai di media sosial hingga menjadi sorotan publik. Salah satunya soal kondisi makanan yang dinilai tidak sesuai dengan kontrak Rp 50.900 per porsi.
Auditor Ahli Madya BPKP Aceh, Jufridani mengaku, persoalan ini telah menarik perhatian mereka. Sebab, hanya ada satu vendor untuk menangani konsumsi di semua lokasi berlangsungnya PON di Aceh.
“PON ini tersebar lokasinya di seluruh kabupaten/kota dan bahkan di Banda Aceh saja ada 12 venue, ini sangat luar biasa rumitnya,” kata Jufridani saat ikut menghadiri konferensi pers di media center PON Wilayah Aceh, Kamis (12/09/2024).
Jufridani tak menampik, persoalan konsumsi atlet tersebut sudah sangat viral dan ramai di media sosial. Sehingga menurutnya, hal ini tidak perlu ditutup-tutupi.
Tim pengawas dari BPKP Aceh bersama Inspektorat Aceh dan juga BPKP pusat, kini sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) khususnya pada pengelolaan bidang konsumsi atlet, official, serta SDM pendukung PON XXI Wilayah Aceh.
“Saat ini kita sedang mengumpulkan informasi dan memotret terkait kondisi konsumsi, nantinya hasil tersebut akan menjadi bahan saat kami akan melakukan review pertanggungjawaban sebelum pembayaran dilakukan,” beber dia.
Menurut Jufridani, tim yang saat ini sedang mengumpulkan informasi tersebar di semua lapangan. Proses review tersebut akan berlangsung hingga PON berakhir.
“Saat ini kita belum memasuki pada tahap menilai layak atau tidak, saat ini tim BPKP sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi ril yang ada di lapangan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Konsumsi PB PON Wilayah Aceh, Diaz Furqan mengaku, nantinya panitia akan membayar harga pengadaan konsumsi tersebut sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Karena itu, PB PON Wilayah Aceh mengharapkan BPKP bisa menjustifikasi persoalan konsumsi atlet tersebut.
Sehingga nantinya tidak serta merta membayar sesuai kontrak yang telah disepakati. “Sebenarnya walaupun anggaran kita itu untuk PON full misalnya Rp 42 miliar, tetapi kita tidak berarti harus membayar sebesar itu,” kata Diaz
Jadi, akan melihat bagaimana kondisi lapangan dan nanti pihak pengawas akan menambah terkait perhitungan ril kondisi yang bisa dibayarkan. Diaz menjelaskan, pemenang paket pengadaan konsumsi atau vendor itu berasal dari Jakarta.
Namun, pengolahan makanannya tetap di Banda Aceh. “Jadi mereka (vendor) tetap menggunakan dapur yang ada di Banda Aceh untuk proses memasaknya,” sebutnya.
Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai mengumpulkan bukti konsumsi hingga porsi makanan bagi atlet dan official, yang diduga tidak sesuai dengan harga yang tertera dalam rencana anggaran biaya (RAB) bidang konsumsi PB PON Wilayah Aceh.
Auditor Ahli Madya BPKP Aceh Jufridani mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi terkait dugaan adanya markup permainan harga konsumsi bagi atlet dan official PON di Aceh.
“Saat ini tim BPKP sedang mengumpulkan informasi dan memotret kondisi ril di lapangan yang nantinya dokumen dan data ini akan kita gunakan untuk review pertanggungjawaban pada saat mereka melakukan pembayaran,” kata Jufridani.[acl]
