Jokowi Pasang Target Stunting Turun 14 Persen 2024

Presiden Joko Widodo menyebutkan ketidakpastian global telah berdampak terhadap ancaman krisis pangan dan energi dan berpengaruh terhadap semua negara.

Sehingga dia menilai seluruh masyarakat mengenai pentingnya menciptakan kemandirian pangan untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi generasi masa depan Indonesia.

Untuk kemandirian pangan di Nusantara ini, Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan lahan-lahan sekecil apapun untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari.

“Kemandirian pangan itu penting, jangan sampai ada lahan kosong. Manfaatkan untuk asupan gizi anak kita, karena kita tanam di manapun itu tumbuh dan bisa kita panen,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 Tahun 2022 yang digelar di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatra Utara, pada Kamis, 7 Juli 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya penurunan angka kekerdilan (stunting) demi mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kepala Negara menargetkan agar angka kasus stunting di Indonesia dapat turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

“Saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan stunting dan seluruh akar masalahnya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, generasi penerus kita yang berkualitas. Betul-betul harus kita siapkan,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi meyakini bahwa dengan dukungan seluruh masyarakat, upaya penurunan angka stunting yang dilakukan pemerintah dapat segera tercapai, salah satunya dimulai dengan menjaga kesehatan lingkungan keluarga.

“Jaga kesehatan lingkungan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga, ini juga penting. Dan saya yakin jika seluruh warga dan masyarakat kita bergerak, upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten akan cepat membuahkan hasil,” ujar Presiden.

Indonesia masih memiliki angka prevalensi stunting cukup tinggi, yaitu 24,4 persen dan masih di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20 persen. Hal ini dikarenakan tingginya angka anemia dan kurang gizi pada remaja putri sebelum nikah sehingga pada saat hamil menghasilkan anak stunting.

Stunting merupakan sebuah kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C), dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menerangkan, saat ini Berdasarkan Survei Kementerian Kesehatan masih terdapat remaja putri usia 15-19 tahun dengan kondisi berisiko kurang energi kronik sebesar 36,3%, wanita usia subur 15-49 tahun dengan risiko kurang energi kronik masih 33,5% dan mengalami anemia sebesar 37,1%.

Harapannya faktor risiko yang dapat melahirkan bayi stunting pada Calon Pengantin (Catin)/Calon Pasangan Usia Subur (PUS) dapat teridentifikasi dan dihilangkan sebelum menikah dan hamil. Oleh karena itu, salah satu fokus dalam pendampingan adalah meningkatkan pemenuhan gizi Catin/Calon PUS untuk mencegah kekurangan energi kronis dan anemia sebagai salah satu risiko yang dapat melahirkan bayi stunting.

Dokter Hasto juga menegaskan pentingnya inisiasi program wajib pendampingan, konseling dan pemeriksaan (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan kadar Hb) yang dilakukan mulai 3 (tiga) bulan sebelum menikah.

“Program ini penting untuk memastikan setiap calon pengantin/calon pasangan usia subur (Catin/Calon PUS) berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan, prevalensi stunting tahun 2022 harus turun setidaknya 3% melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan (penguatan) tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui Posyandu.

Lebih lanjut, Wapres memaparkan bahwa berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018.

“Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi hingga 14% pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi sebesar 10,4% dalam 2,5 tahun ke depan, yang tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya,” tuturnya.

Untuk itu, Wapres selaku Ketua Tim Pengarah TPPS berharap setiap Kementerian/Lembaga (K/L) dapat menyusun rencana pencapaian setiap target antara yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.

“Pelaksanaan program harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Sehingga dapat diketahui perkembangan, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yang kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya untuk memastikan target prevalensi 14% pada tahun 2024 bisa dicapai,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menekankan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua tim pelaksana penanganan stunting perlu didukung seluruh K/L terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Selain itu, perlu dipastikan agar Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) digunakan sebagai pedoman untuk percepatan penurunan stunting di tingkat lapangan,” pintanya lagi.

Adapun terkait alokasi anggaran penurunan stunting di TA 2022 baik melalui APBN, APBD maupun APBDesa, Wapres meminta agar juga disinergikan.

“Kebutuhan anggaran penurunan stunting perlu dihitung lagi, dikalkulasi lagi, (dan) dikonsolidasikan agar lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Wapres meminta stunting difokuskan pada daerah-daerah dengan angka prevalensi tinggi dan daerah yang mempunyai jumlah anak stunting tinggi melalui intervensi yang lebih intensif, pendanaan yang terkonsolidasi dan terpadu, sehingga lebih efektif dan efisien.

Selain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang mempunyai prevalensi tinggi, perlu juga diperhatikan daerah yang punya jumlah anak stunting yang banyak, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara. Daerah-daerah ini yang perlu mendapat perhatian.[acl]

Sumber referensi:
https://www.presidenri.go.id/
https://stunting.go.id/
https://paudpedia.kemdikbud.go.id/

Tulisan Terkait

Bagikan Tulisan

Berita Terbaru

Newsletter

Subscribe to stay updated.