Masa Demo Minta Ketua BRA Dicopot Dan Dilakukan Audit

Puluhan massa pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) meminta Pemerintah Aceh segera mencopot jabatan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang saat ini dipimpin oleh Suhendri terkait kasus fiktif pengadaan bibit ikan di Aceh Timur tahun 2023.

Tuntutan itu disampaikan dalam orasi yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Senin (13/5). Berdasarkan pantauan, massa datang dengan membawa poster yang berisi tentang kritikan dugaan penyimpangan pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan rucah untuk masyarakat korban konflik pada BRA Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Aceh Timur dengan besaran angggran Rp 15 Milyar yang di bagi untuk 9 kelompok.

“Pj Gubernur Aceh segera mencopot ketua BRA dan proses secara hukum untuk kasus tersebut, kami beriwaktu selama tiga minggu, kata Koordinator Aksi, Verri Al-Buchari.

Dia menyebutkan, dana yang dipersoalkan sebanyak Rp15 miliar, merupakan dana yang diperuntukkan bagi korban konflik dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga penggunaannya harus sesuai.

Aksi Ddemo di kantor Gubernur Aceh, minta pencopotan ketua BRA dan segera dilakukan audit terkkait dugaan proyek Fiktif pengadaan benih ikan kakap di Aceh Timur. Foto : Fitri / Digdata.id

Hal yang sama juga Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Umum Himpunan Pembudidayaan Ikan Laut Aceh, Syahril Ramadhan, pengadaan benih ikan kakap putih di Aceh Timur yang beersumber dari BRA itu fiktif. Ia menilai ada upaya pembiaran yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam setiap pengusulan dan penyusunan anggran.

“ Mereka selalu membiarkan loss anggran dan terkesan ada pembiayan oleh eksekutif dalam penyusunan anggaran dana hibah konflik Aceh. Pihaknya juga meminta agar BRA segera diaudit dan dievaluasi secara menyeluruh” kata Syahril Ramdhan.

Puluhan pendemo meminta bertemu langsung dengan Pj gubernur aceh Bustami, namun bustami sedang tidak berada di kantor karena sedang memimpin Apel PON Aceh –Sumut di anjong monmata Banda Aceh, sehingga para pendemo hanya di temui oleh Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Yusrizal mewakili Pj Gubernur Aceh untuk menampun aspirasi dan tuntutan pendemo.

Saat ini kasus dugaan fiktif pengadaan benih ikan kakap di Aceh Timur yang bersumber dari pokir yang dititipkan di BRA tahun anggran 2023 sedang di tangani pihak Kejaksaan Tinggi Aceh.

 

Tulisan Terkait

Bagikan Tulisan

Berita Terbaru

Newsletter

Subscribe to stay updated.