Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial RI senilai Rp480 miliar lebih untuk masyarakat Aceh. Bantuan tersebut antara lain terdiri dari BLT minyak goreng, bantuan pangan non tunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH) dan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi).
Penyerahan bantuan secara simbolis itu diterima langsung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar, di halaman Kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu, (13/4/2022).
Bansos yang diterima tersebut nantinya akan disalurkan pemerintah daerah melalui Dinas Sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf juga menyerahkan secara langsung Bansos BLT Atensi, PKH dan BPNT kepada lima orang penerima manfaat dari Aceh Tengah.
Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden juga secara simbolis menyerahkan Bansos kepada masyarakat di Loka Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (LRSAMPK) Darussa’adah Aceh Besar, Kamis (14/02/2022).
Kemudian Wapres juga menyerahkan langsung dana Bansos senilai lebih dari Rp 8 miliar yang diterima Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Sementara untuk Kabupaten Aceh Besar menerima dana Bansos senilai lebih dari Rp 31 miliar yang diterima oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali.
Wapres mengungkapkan bahwa pemberian bantuan ini merupakan bagian dari upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak fluktuasi harga akibat situasi perekonomian global dan perubahan iklim.
“Semua terdampak di seluruh dunia termasuk kita, Indonesia. Karena itu, pemerintah memiliki peran untuk memperbesar upaya yang kita sebut sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat bawah,” ungkapnya.
Terlebih, tutur Wapres, menjelang lebaran Idul Fitri yang biasanya juga menyebabkan kenaikan harga barang khususnya kebutuhan pokok.
“Sekuat mungkin kita melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengendalikan harga di masyarakat terutama menjelang lebaran,” ujarnya.
Untuk itulah, lanjut Wapres, sembari berupaya mengendalikan situasi supaya dampak fluktuasi harga tidak terlalu besar, pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
“Itu yang dilakukan oleh pemerintah sambil mengendalikan situasi supaya dampak itu tidak terlalu besar,” pungkasnya.[acl]
