Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyebutkan bahwa peningkatan pemberdayaan perempuan dan kemudahan akses keuangan akan bisa menurunkan angka kemiskinan.
Hal ini dikatakan Feri saat pelantikan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Aceh, Minggu (27/08/2023) di Anjong Mon Mata Banda Aceh. Pemberdayaan kelompok UMKM yang dilakoni oleh kelompok perempuan dan kemudahan akses keuangan untuk permodalan, merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045.
Dikatakan Ferry, pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari pemberdayaan UMKM ini bakal membantu target Rencana Pembangnan Jangka Panjang (RPJP) Nasional di tahun 2045.
“Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun, dan saat ini target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yakni nol persen di tahun 2024. Kementrian perekonomian juga diamanahkan untuk pemberdayaan ekonomi, dan program pemberdayaan perekonomian perempuan yang dilakukan FPPI memang sejalan dengan program kementrian, apalagi sekarang juga ada program inklusi keuangan, yang memang harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak,” jelas Ferry.
Pada Kesempatan yang sama, Ketua umum DPP FPPI Pusat Marlinda Irwanti, juga meluncurkan program pemberdayaan ekonomi kerjasama dengan Kementriaan Koordinator Perekonomian bernama Mujahidah Malahayati, yang merupakan program kolaborasi untuk mendorong kebuuhan UMKM, Pesantren, Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda melalui keuangan inklusi.
Dirangkai dengan penandatanganan MoU dengan pihak perbankan dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 750 juta kepada empat UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
Sedangkan Bank Aceh Syariah menyalurkan KUR Rp 120 juta untuk tiga UMKM di bawah binaan FPPI Aceh.
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe menyumbang setengah ton pupuk untuk diserahkan kepada perempuan-perempuan petani di Aceh di bawah binaan FPPI Aceh.
Penyerahan bantuan KUR untuk UMKM binaan FPPI Aceh
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindngan Anak (DP3A) Aceh, Mutia, dalam sambutannya menyebutkan bahwa Pemerinah Aceh, terus memberi dukungan kepada organisasi pemberdayaan perempuan agar mampu menjalankan program program yang mendorong perempuan dapat menjalankan peran aktifnya di masyarakat.
“ FPPI Aceh perlu membangun kerjasama dengan organisasi lain, dengan ulama, tokoh masyarakat dan legislatif agar daya dorongnya lebih kuat. Dengan demikian ke depan lebih banyak perempuan Aceh yang tampil sebagai pemimpin masyarakat, sehingga penegakan hak-hak perempuan juga lebih nyaring terdengar di ruang publik, “tegas Mia.
KetuaFPPI Aceh, Asmahan, dalam sambutannya mengajak para kader FPPI di provinsi ini untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan berkomitmen memajukan FPPI dan Aceh.
FPPI sebut Asmahan, terus berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang signifikan bagi kemajuan sosial.
“Perempuan itu juga harus kompak dan berdaya untuk memajukan daerah dan bangsanya,” ujar Asmahan.
Pengukuhan DPD FPPI Aceh, juga dirangkai dengan peringatan HUT FPPI Ke14 yang dilaksanakan di tugu Nol Kilometer Sabang. (Yan)
