Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Ribuan jemaah dilaporkan harus berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina akibat minimnya armada bus dan kemacetan parah di jalur pengangkutan. Tak hanya itu, sejumlah jemaah juga dilaporkan terlantar di Mina karena keterbatasan tenda dan fasilitas akomodasi.
Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI, Muslim Ayub, menyampaikan keprihatinannya atas berbagai kendala yang dialami jemaah haji Indonesia, mulai dari fase Arafah, Muzdalifah, hingga Mina.
Tujuh Kelompok terbang (Kloter) Asal Aceh tidak mendapatkan tempat di tenda Mina hingga Jum’at malam 06 Juni 2025, akibatnya 150 jemah haji yang sebagian besar lansia, tidak memiliki tempat istirahat dan terpaksa berada di tempat terbuka selama berhari-hari.
Insiden ini terjadi di tengah puncak pelaksanaan ibadah haji yang seharusnya menjadi momen sakral dan penuh kenyamanan bagi para jemaah, terlebih mereka yang telah lanjut usia
Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI asal Aceh, Muslim Ayub Sangat menyayangkan hal itu terjadi sehingga 150 jemaah tersebut harus beristirahat di tempat terbuka selama berhari-hari.
Bayangkan, sudah tiga hari mereka tidak mendapat tenda. Bahkan untuk sekadar duduk dan beristirahat pun tidak ada tempat. Ini sangat tidak manusiawi. Ini yang paling buruk dalam 30 tahun terakhir,” kata Muslim Ayub saat meninjau langsung lokasi pemondokan jemaah Indonesia di Mina, Jum’at (6/6/2025) malam
Karena tidak adanya tenda, pihak penyelenggara sempat mempertimbang kan untuk memindahkan para jamaah ke rumah sakit terdekat.
Namun, menurut Muslim, langkah tersebut bukan solusi yang layak, mengingat jarak rumah sakit sekitar 16 kilometer dari Mina dan banyak jamaah merupakan lanjut usia (lansia) dengan kondisi fisik yang terbatas sehingga sangat tidak mungkin jemaah lansia berjalan kaki pulang-pergi untuk melempar jumrah.
Muslim Ayub juga menyoroti kekacauan sistem penempatan tenda yang dinilainya tidak terorganisir dan tidak adil. Ia menyebut penempatan dilakukan tanpa koordinasi dan terkesan siapa cepat, dia dapat, tanpa memperhatikan kloter maupun asal wilayah Jemaah
Jamaah Jawa Barat bisa masuk ke wilayah tenda Maluku, jamaah Aceh tersebar ke mana-mana. Sistem ini membuat distribusi makanan, logistik, dan pendampingan menjadi kacau,” ujarnya.
Muslim Ayub juga menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), perlu melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
Ia mengkritik langkah Kemenag yang dianggap terlalu ringan menyampaikan bahwa situasi sudah terkendali, sementara fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Jangan hanya klarifikasi yang baik-baik saja. Kemenag menyatakan pukul 09.00 semua jemaah telah digerakkan ke Mina, padahal kenyataannya sebagian besar jalan kaki karena tidak ada bus. Ini tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
