Berita

Seorang Dokter Dipecat Karena Menyindir Honor Yang Belum Dibayar di Medsos

Share
Share

Dalam akun instagramnya, @arulaldiano,  dr Bahrul Anwar menuliskan komentar kiritikan terhadap Walikota Banda Aceh, yang dinilai tidak peduli akan hak-hak pekerja dalam hal ini honorarium para dokter kontrak, yang sudah setahun belum terbayarkan.

BANDA ACEH, DIGDATA – Seorang dokter berstatus pegawai kontrak di RSUD Meuraxa Banda Aceh, dipecat  dari rumah sakit tersebut. Rumah sakit menilai dokter tersebut sudah melakukan upaya pencemaran nama baik dengan menuliskan sindiran-sindiran untuk pemerintah Kota Banda Aceh di Media Sosial.

Dalam akun instagramnya, @arulaldiano,  dr Bahrul Anwar menuliskan komentar kiritikan terhadap Walikota Banda Aceh, yang dinilai tidak peduli akan hak-hak pekerja dalam hal ini honorarium para dokter kontrak, yang sudah setahun belum terbayarkan.

Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdako Banda Aceh Said Fauzan, membenarkan kejadian tersebut. Dalam keterangan tertulisnya, Said Fauzan menyebutkan bahwa Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan prihatin dan sangat menyayangkan pemecatan terhadap salah seorang dokter yang berstatus pegawai kontrak di RSUD Meuraxa. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu terjadi jika permasalahannya dikomunikasikan dengan baik.

“Saya kira, secara pribadi Pak Wali Kota telah memaafkan statement tendensius yang bersangkutan di media sosial,” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada jurnalis, Jumat (8/4/2022)

Hanya saja, pihak rumah sakit telah memberhentikan dr Bahrul Anwar sesuai aturan karena dianggap melakukan pelanggaran berat sebagaimana termaktub dalam surat perjanjian kerjanya dengan Dirut RSUD Meuraxa. “Di sana ada Pasal 4 yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak,” ungkap Said.

Dalam pasal tersebut, ungkapnya lagi, pada point kedua huruf g disebutkan, “Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran berat yang meliputi mencemarkan nama baik instansi, pimpinan instansi, dan keluarganya dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau pemutusan kerja secara sepihak tanpa kompensasi dalam bentuk apapun oleh pihak pertama.”

Menurutnya, seharusnya sebagai karyawan di jajaran RSU Meuraxa, masalah tersebut bisa dikomunikasikan dengan baik dengan pihak rumah sakit. “Dan jika dibutuhkan komunikasi dan informasi dari wali kota, beliau sangat terbuka bisa didatangi kapan saja, baik di balai kota maupun di pendopo,” ujar Said.

“Pak Wali menurut saya sangat terbuka kepada dr Bahrul Anwar dan berharap dr Bahrul masih bisa berkiprah melayani masyarakat di RSUD Meuraxa. Dan perihal kewajiban honor atau gaji akan diselesaikan secepatnya,” katanya seraya berharap semua pihak agar lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. *****

Share
Related Articles
BeritaHeadline

RUKKI: Libatkan Anak Promosikan Vape Bisa Berujung Pidana

Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mendesak pemerintah segera memeriksa streamer Bigmo alias...

BeritaHeadlineHutan Aceh

WALHI Tolak Pembangunan 500 Batalion di Kawasan Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai rencana pemerintah membangun 500 Batalion Infanteri...

BeritaHeadline

Nelayan Jawa Tengah Tagih Perlindungan Ruang Tangkap ke KKP

Laut bagi nelayan kecil di pesisir Jawa Tengah bukan sekadar tempat mencari...

BeritaHeadline

FISIP USK Gelar Diskusi Publik Bahas Polemik Gas Blok Andaman

Polemik pengelolaan Blok Andaman dilepas pantai Aceh masih menjadi pembicaraan hangat di...