Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 15.00 WIB, tercatat 38 orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebut jumlah korban kemungkinan besar masih akan bertambah. Pihaknya masih terus melakukan pembaruan serta pemastian data terbaru mengenai korban jiwa maupun luka akibat gempa tersebut.
“Terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia, 2 korban luka berat, 11 luka ringan, kemudian ada 2.000 jiwa yang mengungsi secara mandiri,” kata Suharyanto, dalam konferensi pers, Sabtu (15/8/2026) sore WIB.
Pemerintah pusat melakukan rapat koordinasi untuk memastikan penanganan darurat gempa bumi M7.7 berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga juga secara pararel telah bergerak menuju lokasi bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi pada Sabtu siang (15/8/2026) secara daring.
Pertemuan ini menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, yang memberikan bantuan sumber dayanya menuju NTT. Koordinasi ini juga diikuti oleh Gubernur NTT yang sejak pagi tadi sudah berada di Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.
Penanganan diprioritaskan pada evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada direruntuhan bangunan dan mereka yang mengalami luka-luka. Selain itu, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi perhatian pemerintah pusat.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.
Di samping itu, Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat sehingga respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Menko PMK mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto meminta kepada kepala daerah untuk menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengaktifan pos komando sehingga penanganan dapat berjalan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif.
Kepala BNPB mengatakan, dengan pengaktifan posko di kabupaten terdampak, ini mempermudah koordinasi pendataan dampak, pencarian dan pertolongan, dan penanganan pengungsi jika diperlukan.
