Home Berita Diduga Mencemari Lingkungan, Walhi Aceh Desak Bupati Bekukan Izin Lingkungan PKS PT. ATAK
Berita

Diduga Mencemari Lingkungan, Walhi Aceh Desak Bupati Bekukan Izin Lingkungan PKS PT. ATAK

Share
Jangkos PT ATAK Aceh Selatan terbakar. Poto: Kausar/Digdata.id
Share

Pencemaran air terlihat jelas pada 11 Agustus 2022. Akibatnya sungai yang menjadi sumber air bersih masyarakat ini terlihat tak jernih dan menimbulkan bau, bahkan banyak biota sungai yang mati, seperti ikan.

Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin, mengatakan, WALHI Aceh menduga faktor penyebab tercemarnya sungai Kapa Sesak, akibat jebolnya kolam pengelolaan limbah, sehingga limbah cair PKS tersebut mencemari sungai.

“Sungai ini melintasi beberapa kampung, seperti Gampong Jambo Dalem, Krueng Luas, Pintu Rimba, Lhok Raya, Ujong Padang, Jambo Papeun, Ladang Rimba, dan Panton Bili,” jelas Ahmad Shalihin.

Berdasarkan catatan WALHI Aceh, kondisi ini bukan pertama kali bagi PT. ATAK bermasalah dalam pengelolaan limbah. Pada beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 8 Agustus 2022 limbah sawit kering (jangkos) milik perusahaan tersebut terbakar.  Butuh waktu 11 jam untuk upaya pemadaman oleh pihak BPBD Aceh Selatan. Padahal, PKS PT. ATAK yang berlokasi di Gampong Kapa Sesak dengan kapasitas produksi 45 ton/jam baru berusia dua bulan sejak diresmikan oleh Bupati Aceh Selatan, pada 4 Juni 2022.

“ Dari dua kejadian tersebut, patut diduga bahwa PKS. PT. ATAK yang berada pada lahan 17 hektar tersebut tidak patuh terhadap kewajiban pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana Izin Lingkungan yang mereka dapatkan,” kata Shalihin.

WALHI Aceh mendesak Bupati Aceh Selatan untuk membekukan izin lingkungan PKS PT. ATAK dan menghentikan kegiatan produksi selama persoalan pengelolaan limbah tidak diperbaiki sesuai ketentuan perundang – undangan.

WALHI Aceh juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan, dan Dinas Lingkungan dan Kehutanan (DLHK) Aceh untuk melakukan audit lingkungan dan uji laboratorium atas dugaan pencemaran limbah PKS PT. ATAK,  sehingga masyarakat yang terdampak mendapatkan informasi terkait baku mutu, dan tidak menutup kemungkinan ditemukan unsur pidana lingkungan terkait pengelolaan limbah. (Yan)

Share
Related Articles
BeritaHeadline

Aceh Masuk 10 Besar Provinsi dengan Deforestasi Tertinggi di 2024

Deforestasi di Indonesia meningkat 2 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Aceh...

BeritaHeadlineJurnalisme Data

Keruk Emas di Benteng Ekologi (3)

Peta angkasa menunjukkan, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merambah Kawasan Ekosistem Leuser...

Sebanyak 77 imigran etnis Rohingya menggunakan sebuah kapal motor kayu kembali diketahui terdampar di Pantai Leuge, Kecamatan Pereulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (29/01/2025)
BeritaHeadlineNews

Imigran Etnis Rohingya Kembali Terdampar di Aceh Timur

Sebanyak 77 imigran etnis Rohingya menggunakan sebuah kapal motor kayu kembali diketahui...

Pertunjukkan Barongsai memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025 di Banda Aceh.
BeritaHeadlineNews

Barongsai Imlek, Sedot Perhatian Warga Banda Aceh

Atraksi barongsai digelar dalam rangka memeriahkan tahun baru Imlek 2576 Kongzili di...