Ditengah panasnya suasana politik di Indonesia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Administrasi Wilayah, Safrizal ZA sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (22/8) menggantikan Bustami Hamzah.
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud al-Haytar turut hadir dalam pelantikan tersebut. Penunjukan Safrizal sebagai Penjabat Gubernur Aceh, merupakan keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kata Tito saat membacakan surat keputusan (SK) dari Presiden.
“Ini adalah kepercayaan yang diberikan Presiden kepada pejabat yang baru dan tentu merupakan amanah dari Allah yang harus kita jalankan,” kata Tito.
Sementara itu, Safrizal, dalam sumpahnya mengaku akan memenuhi kewajiban sebagai Penjabat Gubernur Aceh dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat bangsa dan negara.
Mendagri mengatakan, pelantikan Safrizal dilakukan menyusul surat pengunduran diri Bustami Hamzah, yang akan ikut sebagai salah satu calon gubernur dalam Pilkada di Aceh.
Tito menyebutkan dalam waktu dekat Aceh akan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) bersama Sumatera Utara. Tugas pertama Safrizal adalah menyukseskan gelaran PON ke-21 tersebut.
“Saya mencari calon yang kriterianya untuk Aceh yang paling utama adalah mampu running pelaksanaan PON. Waktu sangat mepet, bisa kita bayangkan penjabat baru harus tahu Aceh dan bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder di Aceh,” kata Tito.
Selain itu, Mantan Kapolri ini juga berterimakasih kepada Bustami Hamzah yang telah mengawal pembangunan beberapa venue PON.
Tito menyebutkan, penunjukan Safrizal dilakukan karena dianggap sebagai orang yang mengerti Aceh dan mengerti masalah PON.
“Beliau bukan orang baru yang tiba-tiba masuk. (Saya yakin) beliau bisa mengakselerasi hal-hal yang belum tuntas seperti pembangunan venue,” kata Tito.
Apalagi, kegiatan PON adalah event terbesar di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Jujur saya nggak punya pilihan lain selain Pak Safrizal. Beliau putra Aceh yang mengenal semua tentang kondisi Aceh, dan beliau juga Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri yang mengikuti perkembangan PON,” tambah Tito lagi.
Selain PON, Tito juga berpesan agar Safrizal mengurusi persoalan Pilkada, di mana, putra Aceh Besar tersebut bisa memastikan pelaksanaan Pilkada di Aceh berjalan dengan aman dan damai. Pilkada aman dan damai adalah hal yang wajib terlaksana, apalagi Aceh sebagai wilayah yang pernah merasakan pahitnya konflik.
Selain itu, Tito juga berpesan, di tengah polarisasi masyarakat. Pemilu itu bisa memecah belah masyarakat dan melegalisasi atas nama demokrasi, sehingga perlu dikelola dengan baik sehingga potensi konflik ini tidak meledak.
Tito yakin dengan pengalaman Safrizal di kemendagri, pelaksanaan PON dan Pilkada di Aceh akan berjalan damai dan sukses.
