Home Berita Australia Ikut Peringati Dua Dekade Tsunami Samudera Hindia
Berita

Australia Ikut Peringati Dua Dekade Tsunami Samudera Hindia

Share
Share

Jelang Peringatan Dua Dekade (20 Tahun) Tsunami samudera Hindia, BNPB bekerjasama dengan Pemerintah Australian melaksanakan kegiatan Simposium Tsunami Global dengan menghadirkan ilmuwan, peneliti, ahli teknik,, praktisi, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dalam ilmu dan rekayasa tsunami, termasuk sistem peringatan dini untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tersebut diselenggarakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission (UNESCO-IOC), dan International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) – Joint Tsunami Commission (JTC) di Banda Aceh pada 10–14 November 2024.

Pemerintah Australia turut berpartisipasi dalam Sesi Panggung Inspirasi/Ignite Stage pada 10 November 2024 di Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Provinsi Aceh melaui program SIAP SIAGA

Kegiatan yang mengakat topik“Sinergi Program Berbasis Desa untuk Membangun Ketangguhan Masyarakat” dan “Inovasi dalam Layanan Penanggulangan Bencana”. merupakan bagian dari Simposium Tsunami Global UNESCO-IOC ke-2 yang merupakan Refleksi dan Langkah ke Depan setelah Dua Dekade Setelah Tsunami Samudra Hindia 2004.

Madeleine Moss, Minister Counsellor for Governance and Human Development di Kedutaan Besar Australia, Jakarta, dalam sambutannya menyatakan bahwa Pemerintah Australia sangat mendukung strategi Indonesia untuk memperkuat ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim di daerah pesisir yang rawan tsunami, sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat.

Madeleine Moss, Minister Counsellor for Governance and Human Development di Kedutaan Besar Australia menjadi pembicara dalam Simposium tsunami global di Meuseraya Banda Aceh/ Foto; Ist
Madeleine Moss, Minister Counsellor for Governance and Human Development di Kedutaan Besar Australia menjadi pembicara dalam Simposium tsunami global di Meuseraya Banda Aceh/ Foto; Ist

Dukungan tersebut termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana (SPMSUB) sebagai mekanisme penting bagi pemerintah dalam memberikan layanan penanggulangan bencana yang efektif dan memperkuat program pembangunan ketangguhan di tingkat desa.

“Pemerintah Australia senang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam penguatan kolaborasi untuk memberikan layanan penanggulangan bencana yang unggul dan tepat waktu,” kata Madeleine.

Kemitraan antara Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana diwujudkan melalui Program SIAP SIAGA. Program yang telah dilaksanakan selama lima tahun ini, memiliki fokus utama dalam mendukung SPM-SUB serta memperkuat manajemen ketangguhan bencana di tingkat desa dan menyelaraskan upaya ini dengan program pembangunan desa lainnya.

Selain itu, BNPB bekerja sama dengan Program SIAP SIAGA baru-baru ini telah menerbitkan buku berjudul “Masyarakat Pesisir Bertutur.” Buku ini berisi cerita-cerita ketangguhan dan kearifan komunitas pesisir di Indonesia dalam menghadapi bencana alam dan perubahan iklim.

“Saya senang melihat banyak contoh inspiratif tentang bagaimana komunitas pesisir di Indonesia dapat menemukan solusi dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Contoh-contoh ini juga menyoroti kontribusi signifikan perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta keterlibatan penyandang disabilitas, lansia, dan lainnya dalam berbagai kegiatan komunitas,” ujar Madeleine.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut juga turut dihadiri Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, ia menjelaskan bahwa buku masyarakat pesisir ini merupakan bagian dari pembelajaran praktik baik oleh komunitas- komunitas pesisir yang mengedepankan kearifan lokal mereka.

“Buku ini adalah seri terbaru dari kumpulan buku terkait ketangguhan komunitas lokal. Sebelumnya kami telah menerbitkan buku komunitas sungai (Masyarakat Sungai Bertutur), dan komunitas gunung (Masyarakat Gunung Berapi Bertutur),” ujar Pangarso.

Masih dalam sesi yang sama, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi,  menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait serta multi pihak untuk meningkatkan sinergi program berbasis desa.

“Lebih dari 53 ribu desa berada di posisi rawan bencana yang diperparah dengan krisis iklim. Untuk itu, perlu kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam program pembangunan ketangguhan desa,” ujar Prasinta.

Sedangkan Agus Wibowo, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana di BNPB menyampaikan tentang tiga layanan dasar dalam SPM-SUB.

“Layanan penanggulangan bencana yang efektif, yang diterapkan SPM-SUB harus mencakup tiga layanan dasar, yaitu informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelematan dan evakuasi korban,” jelas Agus.

Share
Related Articles
BeritaHeadline

Aceh Masuk 10 Besar Provinsi dengan Deforestasi Tertinggi di 2024

Deforestasi di Indonesia meningkat 2 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Aceh...

BeritaHeadlineJurnalisme Data

Keruk Emas di Benteng Ekologi (3)

Peta angkasa menunjukkan, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merambah Kawasan Ekosistem Leuser...

Sebanyak 77 imigran etnis Rohingya menggunakan sebuah kapal motor kayu kembali diketahui terdampar di Pantai Leuge, Kecamatan Pereulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (29/01/2025)
BeritaHeadlineNews

Imigran Etnis Rohingya Kembali Terdampar di Aceh Timur

Sebanyak 77 imigran etnis Rohingya menggunakan sebuah kapal motor kayu kembali diketahui...

Pertunjukkan Barongsai memeriahkan Tahun Baru Imlek 2025 di Banda Aceh.
BeritaHeadlineNews

Barongsai Imlek, Sedot Perhatian Warga Banda Aceh

Atraksi barongsai digelar dalam rangka memeriahkan tahun baru Imlek 2576 Kongzili di...