Belasan jirigen, drum, ember beragam ukuran tersusun rapi di halaman rumah penduduk di Desa Lamcok, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Pada sudut lain juga terdapat dua tangki air besar untuk menampung air yang diangkut menggunakan mobil tangki pemerintah Aceh Besar setiap hari.
Kondisi ini telah berlangsung sejak awal tahun hingga sekarang akibat kemarau panjang, suhu meningkat dan jarangnya curah hujan berdampak terjadi krisis air. Beberapa sumur milik warga kering, dan pasokan air dari PDAM terhenti sejak April 2024.
Bahkan medio Juli 2024 ratusan warga Kecamatan Lhoknga menggelar salat Istisqa (memohon hujan) secara serentak di kemukiman masing-masing. Nyakni kemukiman Lamlhom, kemukiman Kueh, Lampuuk dan Lhoknga.
Bagi orang muslim, salat Istisqa bagian ikhtiat meminta curahan air penghidupan (thalab al-saqaya). Para ulama fikih mendefinisikan salat Istisqa sebagai salat sunnah muakkadah yang dikerjakan untuk memohon sang pencipta agar menurunkan air hujan.
Kekeringan dampak dari pemanasan global tidak hanya terjadi di Kecamatan Lhoknya, sejumlah daerah lainnya di Nusantara juga mengalami hal serupa. Ini akibat dari pemanasan global terus meningkat akhir-akhir ini. Belahan dunia seperti di India juga mengalami hal yang sama, ancaman kekeringan juga melanda mereka.
Hasil analisis Copernicus Climate Change Service, tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan suhu rata-rata global bulan Juli 2023 melampaui bulan terpanas sebelumnya pada Juli 2019 sebanyak 0,32°C. Secara keseluruhan, suhu bulan Juli 2023 diperkirakan meningkat sekitar 1,5°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1850-1900.
Penyebab utama dari pemanasan global ini adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini terperangkap di atmosfer dan menyerap panas matahari, menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan emisi gas rumah kaca ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri.
Sebagai respons terhadap krisis ini, 171 negara telah menyepakati Perjanjian Paris pada tahun 2015, yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri, dan mengupayakan batasan hingga 1,5°C.
Meskipun kenaikan suhu global melebihi batas 1,5°C dalam jangka pendek mungkin tidak terasa drastis, tren ini tetap menjadi perhatian besar karena menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca terus meningkat dan dapat melampaui batas tersebut dalam jangka panjang.
Di Indonesia, November 2023 menjadi bulan terpanas sepanjang tahun. Suhu rata-rata nasional pada bulan tersebut mencapai 27,8°C. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang menyebabkan cuaca panas ekstrem di Indonesia tahun ini.
Pertama, adanya anomali iklim El Nino yang dipengaruhi suhu muka permukaan laut di Pasifik bagian timur, menyebabkan minimnya pembentukan awan hujan di Indonesia. Kedua, anomali iklim Indian Ocean Dipole (IOD) positif di Samudera Hindia bagian barat, juga berkontribusi pada minimnya awan hujan di wilayah ini. Ketiga, angin kering dari Australia yang menurunkan kelembaban, menjadikan suhu semakin panas dan terasa lebih menyengat.
Fakta dari analisis Copernicus Climate Change Service semakin menunjukkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri menjadi pemicu terjadi krisis iklim. Pengurangan emisi dengan pendekatan co-firing, ternyata tidak banyak membantu penurunan emisi.
Laporan penelidian berjudul “Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia” yang diluncurkan pada 18 Juli 2023. Ini merupakan hasil penelitian dari Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), disebutkan peningkatan porsi co-firing hingga 20 persen hanya berdampak kecil terhadap pengurangan emisi dan polusi udara dari PLTU batu bara.
Jika campuran biomassa ditarget 10 persen dalam co-firing PLTU batu bara, polusi udara berbahaya hanya turun sedikit. Contohnya, partikel debu turun 9 persen, nitrogen oksida turun 7 persen, dan sulfur dioksida turun 10 persen.
Manajer Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga, mengatakan hutan alam adalah salah satu ekosistem yang paling banyak menyimpan karbon dibanding hutan tanaman. Diketahui, setiap hektare hutan alam dapat menyimpan karbon sebanyak 254 ton. Sedangkan hutan tanaman dapat menyimpan karbon hanya 107,86 ton karbon per hektare.
“Artinya, konversi 1 hektare hutan alam menjadi hutan tanaman melalui land clearing hanya akan menghasilkan hutang emisi karbon sebesar 146,14 ton karbon-C per hektare. Belum lagi emisi yang dihasilkan dari pembakaran di pembangkit listrik,” kata Anggi, dikutip dari betahita.id.
Biomass Action Network, kata Anggi, memperingatkan berbagai dampak pemanfaatan biomassa hutan untuk energi. Emisi dari pembangkit listrik tenaga biomassa diperkirakan menghasilkan emisi yang sama besarnya dengan PLTU, sehingga biomassa tidak bisa digolongkan sebagai neutral carbon.
Anggi melanjutkan, nya pemanfaatan biomassa yang diklaim sebagai sumber energi terbarukan akan memicu konversi hutan dan lahan secara besar-besaran. Proyek biomassa hanya akan meningkatkan ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia semakin tinggi dan mendorong terjadinya deforestasi secara terencana atas label hijau terbarukan.
Aktor-aktor perusahaan yang selama ini bercokol di kehutanan, pertanian, dan pertambangan akan memanfaatkan berbagai skema kemudahan perizinan untuk turut andil dalam bisnis biomassa.
Indonesia, katanya, sebagai salah satu pewaris hutan hujan tropis terbesar di dunia, telah lama berjuang melawan deforestasi. Lahirnya revisi kebijakan energi dengan mendorong biomassa sebagai sumber energi terbarukan, dikhawatirkan akan meningkatkan laju deforestasi.
“Dengan demikian, ini langkah keliru yang hanya akan menjauhkan Indonesia dari capaian target bauran energi dan target capaian pengurangan emisi dari sektor hutan dan penggunaan lahan (Forest and Other Land Use/FoLU) dan sektor energi,” ucapnya.
Anggi menjelaskan, biomassa terutama yang berasal dari kernel sawit dan kayu akan mendorong terjadinya deforestasi melalui pembukaan hutan dan lahan baru di Indonesia. Biomassa dengan dijadikan sebagai bahan baku untuk energi listrik merupakan bisnis baru terutama bagi pelaku usaha di Indonesia yang basisnya hutan, lahan, dan kebun. Oleh karena itu, bisnis ini tidak akan mengubah preferensi usaha yang sudah berjalan bahkan mengubah rantai pasok komoditas.
Bisnis ini, menurut Anggi, justru akan membuka hutan dan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun ekspor. Misalnya dengan perhitungan luas tanaman dengan konsesi HTI yang diberikan ke perusahaan berkisar pada 30 sampai 50 persen, dimana lahan tersebut untuk memenuhi pasar bubur kertas dan kayu pertukangan saja.
Maka untuk memenuhi kebutuhan biomassa, dibutuhkan lahan baru untuk membangun hutan tanaman energi. Diproyeksikan deforestasi dari bisnis biomassa kayu dapat mencapai 4,65 juta hektar dengan diberlakukannya kebijakan multiusaha tanaman energi.
“Angka tersebut dihitung dari aksesibilitas perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dan Perhutanan Sosial (PS) ke lokasi PLTU co-firing di Indonesia,” ujarnya.
Keberadaan co-firing biomassa ternyata jadi akal-akalan pemerintah menuju energi terbarukan. Selain berdampak terhadap semakin meningkat deforestasi, konflik agria, masyarakat adat juga tidak banyak membantu menghadapi krisis iklim.[acl]
Bacan Juga: Co-firing Biomassa Picu Masalah Baru di Indonesia
