Home Berita Bareskrim Buru 1 Terduga Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo
BeritaHeadlineNews

Bareskrim Buru 1 Terduga Pelaku Teror Kepala Babi di Kantor Tempo

Share
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. Poto : Dok Kompas
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. Poto : Dok Kompas
Share

Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri tengah memburu satu terduga pelaku teror kepala babi kepada Redaksi Tempo.

“Tim sudah menerima hasil rekaman CCTV Gedung Tempo, Grogol, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tim melakukan analisis video dengan mengutamakan pencarian terhadap satu orang terduga pelaku yang belum teridentifikasi,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya, Minggu (23/3/2025).

Djuhandani mengatakan, tim penyidik telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian pengiriman potongan kepala babi dan bangkai tikus di Kantor Tempo, Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

“Tim mendatangi TKP Gedung Tempo dalam rangka koordinasi terkait laporan polisi dengan mendata saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” kata Djuhandani.

Pemeriksaan ini dilakukan sekaligus untuk mengklarifikasi informasi yang diterima penyidik dengan keterangan para saksi di lokasi.

Selain itu, tim penyidik juga melakukan pengecekan CCTV di Pos Satpam Gedung Tempo, termasuk CCTV di sepanjang jalan yang diduga dilalui oleh terduga pelaku teror tersebut. Dalam kasus ini, Djuhandani mengatakan penyidik mendalami dugaan tindak pidana ancaman kekerasan dan/atau menghalang-halangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP dan/atau Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung mengatakan, ada dua pasal yang dipersangkakan dalam laporan ini, yaitu Pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan ancaman 2 tahun penjara, serta pasal 335 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan. “Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya 2 tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat. Erick menjelaskan, proses pembuatan laporan sempat mengalami diskusi panjang debat dengan penyidik.

Diskusi panjang ini terjadi saat menyinggung pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. “Jadi, penyidik enggak paham, ada pasal 18 ayat 1, ada pasal pidana di UU Pers itu karena kita harus menjelaskan bahwa yang menghambat itu apa ke penyidik,” lanjut Erick.

Dia lantas menjelaskan bahwa teror kepala babi ini disebutkan berdampak pada sejumlah jurnalis Tempo. Termasuk, jurnalis yang namanya disebut dalam pengantaran teror ini. “Dengan teror kepala babi ini berdampak pada korbannya jurnalis Cica ini mengalami trauma dan sampai saat ini tidak bisa bekerja ya, ini juga membuat kekhawatiran terhadap timnya yang lain, jurnalis Tempo yang lain, Tim Bocor Alus,” kata Erick.

Menurut Erick, hal-hal ini diyakini telah memenuhi unsur-unsur menghambat kerja-kerja jurnalistik dan mencederai kemerdekaan pers. (Yan)

Sumber : Kompas.com

Share
Related Articles
JCH asal embarkasi Aceh bersiap berangkjat menuju Makkah. Poto : Fitri Juliana/Digdata.id
BeritaNews

BP Haji Bakal Perbanyak Pembimbing Perempuan pada 2026

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan rencana...

Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 6 Juni 2025. Poto : Kemenag.go.id
BeritaHeadlineNews

Pemerintah Tetapkan Hari Raya Idul Adha Jatuh pada Jum’at 6 Juni 2025

Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu,...

Matahari terlihat di ujung Barat Indonesia menjelang masuknya bulan Ramadan. Foto: Hotli Simanjuntak/digdata.id
BeritaNews

Pantau Hilal, Kemenag Aceh Siapkan 6 Lokasi Pengamatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh akan melakukan pengamatan rukyatul hilal 1...

Aksi demonstrasi Mahasiswa Papua Minta Pemerintah Hentikan Operasi Militer di Papua di depan Gedung DPR Aceh, Selasa (27/05/2025). Poto : Fitri Juliana / Digdata.id
BeritaHeadlineNewsUncategorized

Mahasiswa Papua Minta Pemerintah Hentikan Operasi Militer di Papua

Mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Aceh melakukan unjukrasa dengan...