Darurat Wabah Ternak di Indonesia

Indonesia sedang darurat wabah ternak. Penyakit mulut dan kuku menyerang sapi ternak pertama kali di Jawa Timur, lalu merembet ke wilayah lain, termasuk  Aceh mulai terjangkit di beberapa kabupaten. Pemerintah pun sedang berupaya untuk mencegah virus ini tidak tertular ke ternak lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir, peternak terpukul oleh wabah ini. Termasuk di Aceh, penyebarannya semakin meluas dan jumlah kasusnya juga terus meningkat setiap harinya. Hingga saat ini belum terkendali dengan baik. 

Wabah ini sudah diprediksi lama. Carut-marutnya tata kelola impor daging sapi dan ternak, pengawasan virus menjadi longgar. Setelah 32 tahun mampu bertahan wabah ini, akhirnya pertahanan karantina Indonesia pun jebol. Aphthovirus kali ini diduga berasal dari impor ternak pada Februari-April 2022.

Data Kementerian Pertanian Republik Indonesia hingga 10 Mei 2022 jumlah hewan yang tertular virus tersebut mencapai 6.720 ekor, tersebar di Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah menyebutkan Aphthovirus ditularkan dari kambing dan domba selundupan dari Thailand dan Malaysia. Sedangkan para peternak menuduh virus ini masuk dari daging dan hewan impor dari negara yang belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih justru menuding PMK muncul kembali di Indonesia diduga karena impor daging dan ternak lainnya. Padahal Indonesia sejak 1990-an sudah bebas dari PMK dan baru sekarang muncul kembali setelah 32 tahun mampu dikendalikan virus tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah impor daging sapi pada 2021 tertinggi selama 10 tahun terakhir. Satu tahun sebelum wabah PMK muncul kembali di tanah air. 

Pada 2021 impor daging sapi sebesar 273,53 ribu ton, jumlah itu naik 22,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 223,42 ribu ton. 

Nilai impor daging sapi pun naik menjadi US$ 948,37 juta atau sekitar Rp 13,64 triliun pada 2021 (kurs 1US$ = Rp 14.388) dalam 10 tahun terakhir. Jumlah ini naik 35,83 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US$ 698,18 juta.

Menurut  Henry, tingginya jumlah impor daging di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini telah berdampak buruk terhadap kesehatan hewan. Sehingga berdampak munculnya kembali PMK di Nusantara pada 2022 yang membuat peternak rugi..

“Virus PMK ini muncul diduga karena impor daging, sapi dan ternak lainnya dari luar yang meningkat dari negara-negara yang masih ada zonasinya wabah PMK,“ kata Henry (12/05/2022) melalui siaran pers.

Kendati Henry tidak menampik kebijakan impor daging ini didukung oleh Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Padahal SPI bersama Komite Perlindungan Perdagangan Peternakan dan Kesehatan Hewan (KP3 KESWAN) pernah menang dalam judicial review UU No.18/2009, tapi kemudian lahir UU No.41 /2014 berdasarkan zonasi, terus di-judicial review lagi oleh kawan-kawan seperti dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) dan lainnya, tapi kalah.

UU No.41/2014 ini semakin memperluas kebijakan importasi ternak di tengah ketergantungan pada impor ternak dan produk ternak yang sudah tinggi.

Pemberlakuan sistem zona tersebut merugikan hak masyarakat untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan maupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman.

“Seharusnya pemerintah melindungi peternakan di Indonesia sejalan dengan janji pemerintahan jokowi untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia, yang menargetkan Indonesia menjadi negara yang swasembada untuk daging,” tegasnya lagi.

Hal tersebut diperjelas Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi (P3A) SPI Qomarun Najmi. Ia menyampaikan, untuk memastikan apakah dari daging atau ternak hidup harus dilihat strain virus yang ada pada daging atau ternak.

“Misalnya strain virus PMK di India sudah teridentifikasi kemudian nanti kalau strain virus di Indonesia sama dengan India berarti asalnya dari India. Artinya tetap harus ada yang bertanggung jawab terhadap munculnya PMK,” paparnya.

Qomarun Najmi melanjutkan, hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan rangkaian pencegahan karena virus ini sangat mudah menular.

“Pencegahannya perlu melakukan penjagaan ketat kemungkinan terkontaminasi dari luar seperti ada kendaraan penggunaan air, mengingat penyebarannya dimungkinkan melalui aliran sungai,” katanya.

“PMK pada sapi ini mengakibatkan kurangnya nafsu makan, demam, menggigil, menggosokan bibir, air liurnya lebih banyak, dan gelisah. Pengobatan sekira seminggu dua minggu bisa sembuh. Jika kondisinya sudah parah misalkan sampai kuku lepas itu mending dipotong saja untuk dikonsumsi,” ungkapnya..

Ia melanjutkan, PMK tidak berpengaruh ke manusia. PMK disebabkan virus spesifik sehingga kemungkinan menular kepada manusia sangat kecil. Ada laporan menular kepada manusia tapi sangat kecil, ini bisa diantisipasi dengan memasak daging dengan sempurna.

“Meskipun penularan PMK cepat tapi bisa diobati dan disembuhkan. Anggota SPI dari Jawa Timur misalnya, mereka menggunakan cangkang hewan laut mimik yang dibakar dan dihaluskan sebagai obat luar,” tambahnya.

Semakin Tak Terkendali

Penyebaran wabah PMK saat ini sudah menyebar nyaris ke seluruh penjuru wilayah di Indonesia. Termasuk provinsi Aceh yang terletak paling barat Indonesia sudah terdapat 8 kabupaten yang terjangkit virus tersebut.

Kepala Dinas Peternakan Aceh, Rahmandi mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan untuk pencegahan meluasnya penyebaran PMK di Aceh dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki ternak dan melakukan pengujian laboratorium pada sapi yang terindikasi menular PMK. 

Saat ini Provinsi Aceh masih  sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel-sampel sapi yang terkena PMK. Ada 5.159 ekor sapi di Aceh yang terkena PMK, 22 ekor mati, 1.671 ekor masih suspect yang tersebar di delapan kabupaten dan 867 ekor sembuh atau 16,7 persen.

Rahmandi juga mengatakan kasus PMK tertinggi terjadi di Aceh Tamiang dengan jumlah kasus 3.488 ekor, 13 ekor mati, potong paksa dua ekor dan sembuh sebanyak 867 ekor  atau 16,7 persen, di Aceh Timur ada 179 kasus PMK, Aceh besar yang awalnya 50 Kasus dalam sepekan terakhir terus bertambah menjadi 156 Kasus.

Sedangkan untuk ternak yang mati secara keseluruhan di Aceh sebanyak 22 ekor, 13 ekor di Kabupaten Aceh Tamiang, 2 ekor kota Langsa dan 6 ekor dari Aceh Timur dan 1 ekor di Aceh Besar.

Antemortem dilakukan 24 jam sebelum disembelih. Foto: Hotli Simanjuntak/digdata.ID

Dinas Peternakan Aceh sekarang sedang berupaya melakukan pencegahan dan menekan angka penyebaran virus PMK pada ternak. Peternak diminta berkoordinasi dengan petugas kesehatan di kecamatan atau desa masing-masing saat ternaknya mengalami gejala klinis PMK hingga pulih. 

Sedangkan upaya pencegahan, Pemerintah Aceh mulai memberlakukan penyekatan masuknya ternak dari luar Aceh di beberapa kabupaten. Penutupan pasar hewan hanya dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang, dikarenakan kasus PMK sudah tingkat Kejadian luar Biasa (KLB). Namun untuk wilayah Aceh Besar upaya tersebut belum dilakukan dari hari pertama merebaknya kasus PMK sejak 10 Mei 2022. 

Data terbaru ternak yang terinfeksi wabah tersebut hingga Rabu (17/05/2022) menjadi 156 dengan tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Antisipasinya petugas telah memberikan antibiotik dan vitamin pada ternak. Ternak-ternak juga mulai diisolasi untuk mencegah penyebaran semakin meluas.

Pemeriksaan mulut sapi. Foto: Hotli Simanjuntak/digdata.ID

Rekapan Data Dinas Pertanian Aceh Besar jumlah ternak yang terindikasi PMK berdasarkan gejala klinisnya mencapai 156 ekor dari 7 kecamatan di Aceh Besar. Yaitu Kecamatan Lhoknga 98 ekor sapi terindikasi PMK, 1 ekor mati. Kecamatan Montasik 22 ekor, Kecamatan Ingin Jaya 19 ekor, Kuta Baro 6 ekor, Krueng Barona Jaya 4 ekor, Sukamakmur 1 ekor dan Darussalam 1 ekor dan 9 ekor telah sembuh.

Namun meski tingginya kasus penyebaran PMK di Aceh Besar, hingga saat ini belum dilakukan pembatasan masuknya ternak dari luar Aceh Besar dengan penyekatan di batas-batas wilayah Aceh Besar. Bahan  tidak ada instruksi penutupan pasar-pasar hewan di Aceh Besar. 

“Kita terus melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada warga jika menemukan gejala klinis PMK pada ternaknya untuk segera melapor. Dan hingga saat ini belum ada instruksi penutupan pasar hewan di Aceh Besar,” Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar, Firdaus. 

Hingga sekarang Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk mencegah virus ini tidak tertular ke ternak lain. Namun penyebarannya terus meluas dan belum terkendali hingga saat ini.[acl]

Tulisan Terkait

Bagikan Tulisan

Berita Terbaru

Newsletter

Subscribe to stay updated.