Di Titi Poben, aroma tanah yang dulu harum kini digantikan bau solar dan lumpur sawit. Escavator perusahaan menggaruk tanah warisan warga seperti tak ada sejarah di bawahnya. Masyarakat kemudian hanya bisa melihat tanah endatunya diserobot pihak luar.
Konflik ini bukan sekadar sengketa batas. Tapi cermin gelap tata kelola perkebunan di Aceh Selatan yang buruk, di mana izin korporasi bisa menelan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan penegak hukum seolah menutup mata, memberi ruang bagi perusahaan besar bertindak sewenang-wenang.
Pengadangan escavator oleh warga Gampong Titi Poben, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan, Rabu (5/11/2025) bentuk kekecewaan konflik lawan tak kunjung diselesaikan. Escavator perusahaan itu kedapatan membuka lahan milik warga, bukan kali pertama, tapi entah yang keberapa. Seolah tak ada hukum di republik ini yang berlaku untuk korporasi rakus itu. Warga sebenarnya hanya mempertahan setiap jengkap tanah garapannya yang diserobot perusahaan.
Anggota Fraksi Partai Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Adi Samrida menjelaskan, setiap jengkal lahan di Titi Poben adalah ruang hidup, sumber penghidupan, dan identitas masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat bisa kehilangan segalanya. Hukum kehilangan wibawa, dan negara kehilangan wajahnya di mata rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Ketiadaan tindakan tegas dari pemerintah daerah membuat warga merasa ditinggalkan. Aparat seakan hanya sigap menenangkan warga, bukan menghentikan alat berat. “Jangan tunggu warga marah dulu baru sibuk,” ucap Adi. Ia menegaskan, jika negara tak hadir, maka rakyat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri dan itu bisa berarti konflik terbuka.
“Saya minta PT Asdal tidak arogan! Jangan serobot lahan warga seenaknya hanya karena punya alat berat dan izin di tangan,” tegas
Evaluasi izin menjadi langkah mendesak. Bupati Aceh Selatan dan Pemerintah Aceh harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Cabut izin perusahaan yang melanggar batas konsesi, yang mengabaikan hak warga, dan yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Itu baru namanya menegakkan keadilan,” tegas Adi.
Kasus PT Asdal Prima Lestari harus menjadi pelajaran pahit bagi seluruh perusahaan sawit di Aceh. Jangan kira masyarakat desa mudah ditindas. Kesabaran mereka ada batasnya. Ketika negara tak hadir, perlawanan bisa lahir dari setiap ladang dan parit yang mereka jaga.
PT Asdal seharusnya segera menghentikan kegiatan di lahan sengketa dan membuka ruang dialog sejati dengan masyarakat. Jika tidak, publik akan menilai, perusahaan ini bukan sekadar pelanggar hukum, tapi simbol keserakahan yang mencoreng wajah industri sawit Aceh.
Apa lagi PT Asdal mendapat status Proper Merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 18 Februari 2025. Ini menandakan ada pelanggaran serius dalam pengelolaan lingkungan. Adi Samrida di beberapa media masa menyampakan, status ini menandakan tidak layak perusahaan sawit ini beroperasi kembali.
Atas dasar inilah, Adi Samrida memandang penting untuk segera melakukan review izin secara menyeluruh izin perkebunan sawit di Aceh Selatan. Terutama Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Asdal tidak layak untuk diperpanjang. “Jadi saya memandang, izin izin HGU PT Asdal tidak layak diperpanjang,” tegasnya.
Menurutnya, ada banyak persoalan lain yang belum dipenuhi oleh perusahaan, di antaranya pemenuhan plasma yang diwajibakan secara aturan. PT Asdal juga telah menangkangi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/4966/2011, yang mewajibkan plasma 30 persen dari total luas konsesinya.
Adi Samrida menyebutkan, review izin menjadi momentum penting untuk memberikan penilaian, perusahaan sawit mana yang layak diperpanjang izinnya, serta yang harus segera dicabut. Bila memang tidak layak, karena banyak kangkangi aturan, lebih baik dicabut agar masyarakat tidak dirugikan.
“Ini momentum penting untuk pembelajaran bagi Aceh Selatan mengejar pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Konflik di Titi Poben, sebutnya, adalah panggilan bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola agraria di Aceh Selatan. Tanah bukan sekadar komoditas. Ia adalah kehidupan. Setiap kali escavator menancap di tanah rakyat, di situlah keadilan sedang diuji, berpihak pada korporasi atau pada manusia.[acl]
