Namun demikian, sebut PLH UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufiq, masih ada beberapa kebutuhan fasilitas yang harus dilengkapi, agar pelayanan jemaah haji menjadi optimal, seperti penambahan gedung untuk pemondokan, alasannya jika ada penerbangan haji yang delay, maka jemaah delay bisa diampung di asrama haji. “Kemudian layanan kesehatan yang membutuhkan klinik, layanan landry, gudang serta gedung serba guna sebagai tempat makan dan pertemuan,” jelasnya.
****
Mariana Ibrahim (60) bersemangat mengayunkan langkahnya menuju Aula Jeddah, Komplek Asrama Haji Aceh.
Statusnya sebagai personel panitia pemberangkatan jemaah haji untuk musim haji 1444 H ini.
Membantu jemaah, khususnya jemaah lansia untuk mendapatkan layanan sebelum pemberangkatan. Aktifitas ini sudah dilakoninya sejak 10 tahun yang lalu.
“Setiap tahun saya beraktifitas sebagai panitia pada pemberangkatan haji, menyenangkan bagi saya,”ungkap Mariana, kepada Digdata.id
Aktifis Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Aceh ini, mengaku fasilitas Asrama Haji Aceh ini kini semakin canggih.
“Beda sekali saat saya menunaikan ibadah haji tahun 1993 lalu, asrama haji ini bangunannya kecil dan hanya sebagai tempat transit jemaah dari daerah, karena keberangkatan jemaah haji Aceh saat itu bukan di Aceh, melainkan di Medan,” katanya.
Pengalaman sama juga dikisahkan Daud Pakeh, mantan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag) Aceh.
“Sebelumnya memang cuma ada dua gedung diberi nama Makkah dan Madinah, bahkan untuk pendaftaran jemaah saja dilakukan dibawah tenda,” katanya.
Status asrama haji transit berubah menjadi asrama pemondokan haji ditahun 2000, saat Aceh akhirnya bisa mendapatkan status Embarkasi dan bisa memberangkatkan jemaah haji asal Aceh dari Bandar Udara Blang Bintang, Aceh Besar.
PLH UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufiq/Digdata.id
PLH UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufiq, mengatakan pembangunan fasilitas asrama haji Embarkasi Aceh memang terus dipacu, agar bisa memberi layanan terbaik bagi calon haji.
Meski menyandang status daerah istimewa, yang salah satunya adalah istimewa dalam bidang keagamaan, tapi saat itu Aceh tidak memiliki fasilitas pemberangkatan haji yang baik, termasuk tak memiliki embarkasi.
Era Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (dulu disebut Departemen Agama Provinsi Aceh) dijabat oleh Prof. H. Ibrahim Husen, M.A dan Kepala Bagian Tata Usaha (dulu Kabag Sekretaris) H. Badruzzaman, S.H, memutuskan untuk membahas hal tersebut kepada gubernur Aceh.
Gubernur Aceh saat itu dijabat oleh Prof. Dr.H. A. Majid Ibrahim (periode 1978 s.d 1981).
Usulan ini pun berbuah manis, Menteri Agama Republik Indonesia, waktu itu, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, merespon hajat dan maksud rakyat Aceh terkait rencana pemberangkatan Jamaah Haji Asal Aceh ke Tanah Suci melalui Bandara Blang Bintang Aceh. Menteri Agama meminta kepada Gubernur Aceh untuk segera menyediakan “Tanah Rencana Pertapakan Pembangunan Asrama Pemondokan Jamaah Haji Aceh”.
Pasca pembangunan gedung Raudhah (1982), dan gedung Mekkah – Madinah (1984) pemberangkatan jamaah haji asal Aceh ke tanah suci (Arab Saudi) belum dapat diberangkatkan sebagaimana rencana, yaitu melalui Badar Udara Blang Bintang. Namun, masih diberangkatkan melalui Bandar Udara Polonia Medan sampai dengan tahun 1999.
“Alhamdulillah, sejak tahun 2000 keinginan masyarakat Aceh untuk pemberangkatan Jamaah Haji Aceh ke tanah suci (Arab Saudi) melalui Bandar Udara Blang Bintang Aceh (nama dulu) baru dapat dilaksanakan sabagai pemberangkatan perdana, meskipun saat itu fungsi dan tujuan keberadaan asrama haji Embarkasi Aceh belum pada tataran Satuan Kerja,” jelas Taufiq.
Poto : PPIH Embarkasi Aceh
Sejak tahun 2013, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencanangkan program revitalisasi asrama haji se-Indonesia. Program dimaksud memperjelas status kelembagaan asrama haji. Setahun kemudian, Kementerian Agama Republik Indonesia, menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 44 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji.
Pasca terbitnya PMA tersebut, status kelembagaan 9 (sembilan) asrama haji se-Indonesia menjadi jelas, diantaranya UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, UPT Asrama Haji Embarkasi Medan, UPT Asrama Haji Embarkasi Padang, UPT Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, UPT Asrama Haji Embarkasi Surabaya, UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, UPT Asrama Haji Embarkasi Makassar dan UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok.
Berdasarkan PMA Nomor 44 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Aceh terletak di Jalan T. Nyak Arief No.128 Kota Banda Aceh didirikan di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 13 Tanggal 15 Juni 1995.
Bermodal sertifikat hak milik tersebut, UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh pada tahun 2019 memperoleh kepercayaan untuk melaksanakan Revitalisasi Asrama Haji, yang dibiayai dengan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), program ini sudah digulirkan/dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2014.
Poto : Khairul Umami/PPIH Embarkasi Aceh
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Aceh, pada tahun 2019 dipercayakan untuk melaksanakan program revitalisasi pengembangan asrama dengan sumber anggaran Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN). Program revitalisasi pengembangan dimaksud, masing-masing meliputi:
1. Revitalisasi ruang dan kamar gedung Madanitul Hujjaj;
2. Revitalisasi ruang dan kamar gedung Muzdhalifah;
3. Pengadaan mobiler gedung Madinatul Hujjaj dan Muzzalifah;
4. Renovasi jaringan instalasi air bersih, dan
5. Pekerjaan handscape (pengecoran halaman).
Tahun 2020 Asrama Haji Embarkasi Aceh kembali mendapat kucuran dana untuk melengkapi infrastrukturnya, yaitu melaksanakan penyelesaian pembangunan lantai I gedung Kontruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang sudah mangkrak dari tahun 2013. Sementara tahun 2021, UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh melaksanakan pembangunan gedung pemondokan jamaah haji A1 berlantai IV.
Pelaksanaan revitalisasi tersebut, telah mampu mengubah wajah total asrama haji yang dulu terkesan layaknya sebagai asrama menjadi penyedia akomodasi setara dengan hotel berbintang. Kebijakan pelayanan asrama haji ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan jamaah haji dan masyarakat secara umum.
Pengembangan pelayanan asrama haji tidak hanya terbatas pada pelayanan jemaah haji pada saat operasional musim haji, namun diharapkan dapat memberikan layanan jasa secara profesional di luar operasional musim haji (pra dan pasca operasional musim haji) untuk kegiatan-kegiatan layanan umum yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan rencana strategi besar yang menjadi program unggulan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatan negara melalui “Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)”.
Poto : Digdata.id
Namun demikian, sebut PLH UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufiq, masih ada beberapa kebutuhan fasilitas yang harus dilengkapi, agar pelayanan jemaah haji menjadi optimal, seperti penambahan gedung untuk pemondokan, alasannya jika ada penerbangan haji yang delay, maka jemaah delay bisa diampung di asrama haji.
“Kemudian layanan kesehatan yang membutuhkan klinik, layanan landry, gudang serta gedung serba guna sebagai tempat makan dan pertemuan,” jelasnya.
Aktifitas pemberangkatan jemaah haji musim ini sudah berakhir, tapi aktifitas di asrama haji tak pernah sepi, sembari menunggu kepulangan jemaah nanti, fasilitas asrama haji juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk berbagai kegiatan, mulai dari pertemuan, menyelenggarakan pesta pernikahan, perhelatan berbagai organisasi, hingga penginapan bagi pengunjung dan tamu yang datang ke Banda Aceh.
Usai pemberangkatan kloter akhir musim haji 1444H Embarkasi Aceh, tugas Mariana Ibrahim dan Daud Pakeh memberi pembinaan dan pendampingan bagi jemaah haji jelang keberangkatan pun selesai. Keduanya juga kembali ke rumah, namun berharap masih ada kesempatan bisa melakukan tugas yang sama di musim haji yang akan datang, dan berharap fasilitas asrama haji semakin baik dan sempurna. (Yan)
