Jejeran tumbuhan sawit masih berdiri tegak di sepanjang jalan utama memasuki desa Lhok Sandeng Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tanah becek kecoklatan masih menghiasi badan jalan yang belum teraspal, jembatan yang menghubungkan desa Seunong dengan Lhok Sandeng, sempat putus akibat banjir bandang Akhir November 2025 lalu, kini sudah bisa dilalui kendaraan mobil dan sepeda motor. Warga yang sempat mengungsi, sudah kembali untuk menempati huntara yang dibangun salah satu lembaga di ibukota.
Sedikit demisedikit warga desa Lhok Sandeng mulai bangkit kembali di tengah keterbatasan pascabencana banjir bandang yang terjadi hampir 5 bulan lalu.
Anisa (45) terlihat sedang mencuci di pinggir alur (Sungai Kecil) yang berada di bawah bukit tak jauh dari huntara tempat tinggalnya. Ia ditemani anaknya yang yang sedang mandi dan bermain air. Aktivitas itu hampir saban hari ia dan warga yang tinggal di huntara lakukan di pagi dan sore hari.
Pascabanjir bandang yang terjadi di desanya, mereka sangat kesusahan air bersih sehingga harus memanfaatkan air alur dan tampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. menurutnya kondisi ini sudah terjadi selama empat bulan setelah mereka kembali dari tempat pengungsian di desa Sarah Mane Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.
Menurut Anisah, kondisi krisis air bersih ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama sebelum bencana banjir. Sebelumnya mereka memanfaatkan air sungai sebagai sumber air bersih dan sumur tanah yang kadang airnya kuning sehingga harus diendapkan dan disaring terlebih dahulu baru digunakan.
“Dulu sebelum banjir warga pakai air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, sekarang hanya bisa memanfaatkan air alur sama air hujan yang ditampung saja untuk kebutuhan air sehari-hari,”Jelas Anisah.
PascaBanjir bandang yang merendam pemukiman warga di Kabupaten Pidie Jaya, Air bersih menjadi barang langka dan berharga. Kehidupan seakan berhenti saat sumber mata air untuk kehidupan tak layak digunakan lagi karena sudah bercampur lumpur.
Sudah tiga bulan ini, Anisah dan 207 jiwa warga lainnya di desa Lhok Sandeng memanfaatkan air alur dan tampungan air hujan untuk kebutuhan hari-hari. Mulai dari mencuci, mandi hingga memasak.
Cerita tersebut di amini oleh Mursalin, Geuchik desa Lhok Sandeng, kepada Digdata.id ia mengataan sudah empat bulan lebih pasca bencana banjir, tidak ada satupun sumur bor atau sumur galian yang dibangun pemerintah di desa Lhok Sandeng, padahal mereka sangat membutuhkan air bersih dan (MCK) yang layak.
“Selama ini kami hanya memanfaatkan air alur dan tampungan air hujan untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Selama kembali ke kampung tidak ada bantuan air bersih yang masuk,”jelas Mursalin.
Bantuan air bersih hanya mereka terima saat masih berada di pengungsian di Gampong Sarah Mane Kabupaten Pidie Jaya yang diantar dengan mobil tangki.
Menurutnya belum lama ini memang ada NGO yang ingin membangun sumur bor untuk sumber air bersih di kawasan huntap, namun tidak bisa dilakukan karena tanahnya keras dan berbatu besar, sehingga mereka berharap ada bantuan pipa untuk bisa mengaliri air dari gunung yang jaraknya hampir satu kilo dari pemukiman warga.
“Kita punya sumber air terjun, memang tidak besar tapi bisa dimanfaatkan untuk air bersih 208 jiwa warga di Lhok Sandeng dengan cara memasang pipa hingga ke rumah-rumah warga (Gampong),”Jelas Mursalin.
Desa yang berjarak 14 KM dari ibukota Kabupaten Pidie Jaya ini terletak di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Meureudu. Desa tersebut mengalami kerusakan yang lumayan parah saat bencana banjir 18 unit rumah rusak parah dan hanyut, kini mereka harus tinggal di huntara yang jaraknya lumayan jauh dari pemukiman sebelumnya.
Sejak Februari-April 2026, sebanyak 15.667 penyintas bencana di Pidie Jaya, khususnya Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu, masih mengalami krisis air bersih pasca banjir.
Sebanyak 7.176 unit MCK dan sumur warga dilaporkan rusak, sehingga berpotensi mengganggu akses sanitasi dan air bersih masyarakat terdampak. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan hidup, kesehatan masyarakat, serta kemampuan komunitas untuk pulih dan bangkin pasca bencana.
Permasalahan krisis air ini tidak terjadi dalam ruang hampa, karena selama ini isu air bersih diperlakukan sebagai bagian minor dari infrastruktur sehingga tidak memperoleh perhatian politik dan alokasi anggaran yang sebanding dalam tingkat ungensi dalam APBA.
Padahal, pengalaman pasca bencana menunjukan secara jelas bahwa keterbatasan akses air bersih merupakan salah satu faktor utama yang memperlambat pemulihan, memperberat beban domestik perempuan, meningkatkan resiko kesehatan lansia serta membatasi kemandirian disabilitas. Jelas Desi dari Yayasan Peduli Ana Bangsa (YPANBA)
“Ketika permasalahan air bersih tidak diprioritaskan dalam kebijakan dan penganggaran, maa kelompok rentan kembali dipaksa membayar harga paling mahal dari setiap bencana,”ucap Desi.
Direktur Katahati Institut Raihal Fajri, juga mengatakan, bahwasannya Krisis air bersih pasca bencana yang terjadi di Aceh ini bukan semata karena persoalan teknis melainkan cermin dari pilihan kebijakan. Karena ketika air bersih tidak diposisikan sebagai prioritas dan tidak dirancang secara inklusif, maa harapan kelompok perempuan dan rentan lainnya ikut tertimbun bersama lumpur dan sumur yang rusak lainnya.
Sudah saatnya pemerintah menetapkan percepatan penyediaan air bersih berbasis kebutuhan kelompok rentan sebagai prioritas kebijakan daerah. Pemerintah Daerah dan Kabupaten/kota harus memusatkan intervensi pada wilayah rawan bencana dan komunitas dengan tingkat kerentanan tinggi, tambah Raihal lagi.
“Libatkan perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pemulihan pasca bencana ini, khususnya masalah air bersih dan sanitasi ini mulai dari tahapan perencanaan, penentuan lokasi hingga pemantauan layanan”Ucap Direktur Katahati Institut.
Raihal juga mengatakan, selama ini kelompok perempuan tidak pernah dilibatkan dalam permasalahan bencana terutama masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi. Selama melakukan pendampingan dan penyaluran bantuan di daerah bencana di Aceh. seperti di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur dan Lhokseumawe juga Pidie Jaya. Ia tidak pernah menemukan adanya pelibatan perempuan terkait air. Banyak bantuan air yang datang sifatnya pragmatis, tanggap darurat.
“ Setiap Rapat di gampong hanya bapak-bapa yang dilibatkan sehingga ibu-ibu tidak punya kebijakan tentang kebutuhan air, ekonomi dan kebutuhan dasar lainnya, sehingga tidak heran jika bantuan yang datang selalu tidak sesuai kebutuhan”Tambah Raihal lagi.
Krisis air pasca bencana banjir yang terjadi di Aceh selain diakibatkan tertimbunya sumur-sumur warga dan sungai oleh lumpur dan sampah kayu yang terseret banjir bandang akhir November 2025 lalu juga dipicu karena kerusakan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh.
Berdasarkan catatan WALHI Aceh, kerusakan tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dengan dampa yang paling parah hingga menutupi sumber-sumber air di 18 kabupaten kota yang terdampak banjir di Aceh.
Kerusakan DAS Jambo Aye sepanjang 2018 – 2024 mencapai 7.742 hektare. Dari total luas 479.451 hektar, Artinya, lebih dari 45,2 persen tutupan hutan di DAS tersebut hilang dan kondisi DAS rusak parah.
DAS Tamiang yang melintasi Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur. terjadi kehilangan tutupan hutan seluas 179.044 hektar atau sekitar 36,3 persen tutupan hutan di DAS. kerusakan paling signifikan di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Sementara kerusakan paling parah tercatat di DAS Peusangan yang menghubungkan Aceh Tengah, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Ini menunjukkan sekitar 75,2 persen wilayah DAS Peusangan telah rusak dan masuk kategori sangat kritis sehingga wajar saja sehingga dampak banjir sangat terasa di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara.
Walhi Aceh menilai degradasi tutupan hutan di ketiga DAS tersebut berkorelasi langsung dengan meningkatnya frekuensi dan skala banjir di wilayah hilir.
Liputan ini didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
