Presiden Joko Widodo menyampaikan perubahan iklim telah berdampak terhadap krisis pasokan pangan, banyak negara gagal panen. Sehingga menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor beras, karena prioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah sendiri memberikan bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat. Menurut Presiden, bantuan tersebut akan diterima hingga Juni 2024 dan bisa diperpanjang jika anggaran negara mencukupi.
“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso,” ujar Presiden melalui keterangan pers yang dikutip digdata.id, Rabu (31/1/2024).
Sementara itu, data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) menunjukkan, rata-rata harga beras nasional mencapai Rp 14.950 per kilogram (kg) pada Rabu (31/1/2024).
Dari seluruh provinsi, Kalimantan Tengah paling mahal beras di Inonesia, yaitu tembus Rp 18.800/Kg, ada terjadi perbedaan harga secara nasional sebesar 20 persen yang hanya Rp 14.950/Kg. Sedangkan posisi Aceh berada posisi ke-30 tertinggi harga dari 34 provinsi.
Harga beras di Aceh hari ini Rp 13.850/Kg, sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan sejak tanggal 23-29 Januari Rp 13.800, artinya ada kenaikan sebesar Rp 50 rupiah.
Sedangkan perbandingan harga beras di Sumatera yang terdapat 10 provinsi, Aceh berada pada peringkat 9 termahal harga beras, yaitu sebesar Rp 13.850/ Kg.
Provinsi yang paling mahal beras saat ini di Sumatera terdapat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu tembus Rp 16.400/Kg, lalu disusul Riau Rp 15.350/Kg dan Bengkulu berada pada posisi ketiga Rp 15.000/Kg.
Harga ini merupakan hasil penetapan secara nasional berdasarkan perhitungan berdasarkan data terbuka dari PIHPS milik pemerintah. Ada kemungkinan terjadi perbedaan harga di pasar, terutama beras premium atau yang berkualitas tinggi.
Berdasarkan data tersebut tren harga beras di Indonesia mengalami kenaikan sejak awal Januari 2024, tentunya ini juga berimbas ke seluruh daerah di Nusantara ini.
Untuk mengantisipasi hal itu, Presiden Jokowi menyebutkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram tersebut bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
“Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.
Presiden juga mengklaim bahwa beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik. “Saya kira beras yang bapak, ibu terima itu bukan beras medium, tapi premium,’ tutupnya.[acl]