“Peu Selamat Uteun Aceh, sebab uteun nakeh salah saboh pusaka keuneubah endatu yang akan tapulang keu aneuk cuco.”
Inilah amanah Wali Nanggroe Hasan Tiro yang menjadi salah satu acuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf – Fadlullah menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu program unggulan mereka di pilkada 2024.
Pasangan 02 ini berpegang pada amanah wali nanggroe, Hasan Tiro yang menyerukan penyelamatan hutan Aceh sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang.
Kepedulian terhadap lingkungan adalah salah satu pilar utama yang diusung oleh Mualem dan Dek Fadh.
Dalam debat kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jumat malam 01 November 2024 lalu, kedua pasangan calon menyatakan akan komit menjaga hutan dan melestarikan lingkungan salah satunya akan mengevaluasi perusahaan-perusahaan tambang yang nakal.
Fadhlullah pada debat pertama tersebut, mengatakan pihaknya akan menjamin seluruh investor yang masuk ke Aceh dengan kenyamanan serta memastikan perizinan satu atap dan mempermudah dalam segala hal bagi para investor, khususnya di dunia pertambangan.
“Aktivitas pertambangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mencemari lingkungan, jadi kami akan memastikan seluruh proses izin harus sesuai dengan aturan yang berlaku”Jelas Fadlullah.
Paslon yang diusung Partai Aceh, Gerindra dan sejumlah partai lainnya ini juga akan melakukan evaluasi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Aceh. Apabila selama beraktivitas tidak mengikuti peraturan yang berlaku maka pihaknya akan mencabut izin dan menutup perusahaan tersebut.
Visi & Misi Muzakir Manaf dan Fadlullah terkait isu lingkungan, menyatakan bahwa mereka berpegang pada amanah wali nanggroe dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.
Karena selama ini Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh masih relatif rendah. Pemanfaatan sumber daya alam belum berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Masih terdapat daerah rawan pangan dan bencana alam. Dan akan mengevaluasi tata ruang induk, perizinan, pemanfaatan lahan perkebunan dan pertambangan. Dengan cara membangun Badan Pengelolaan Hutan Aceh (BPHA), mencegah illegal-logging, menggalakkan penghijauan, dan membangun kanal-kanal banjir di kawasan rawan banjir.
Begitu juga halnya dengan paslon Gubernur Aceh nomor urut satu Bustami Hamzah dan Fadhil Rahmi yang menilai bahwa pemerintah Aceh kedepan nya harus ramah dengan para investor yang masuk tidak terkecuali investor di bidang tambang. Dengan cara memberi kemudahan perizinan, kepastian hukum serta kejelasan lahan.
Bahkan dalam visi misi Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi ada tiga poin besar yang yang menjadi sorotan untuk isu lingkungan yaitu pada poin 3, meningkatkan kualitas pembangunan berbasis sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup secara seimbang. Dengan tujuan terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dan seimbang dengan tetap menjaga kelestarian dan berkesinambungan.
Pada poin 5 Program Ekonomi Hijau dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Program ekonomi hijau bertujuan untuk mendorong pengembangan produksi dan pemasaran produk-produk dan jasa ramah lingkungan, seperti produk organik, produk berlabel hijau, dan pariwisata berkelanjutan. Dengan cara mendorong pengelolaan hutan lestari, mengembangkan agroforestri, pemanfaatan hasil hutan non-kayu, meningkatkan produktivitas dan efisiensi budidaya perikanan dengan meminimalkan dampak negatif ekosistem, menerapkan prinsip-prinsip budi daya ramah lingkungan. • serta mengakselerasi penggunaan energi terbarukan.
Isu lingkungan menjadi program unggulan kedua pasangan calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Bahkan isu lingkungan menjadi salah satu materi debat calon Gubernur di sesi pertama.
Seniman menggambarkan kawasan Leuser dalam kanvas, pada Pekan Raya Leuser Awal November 2024. Foto : Digdata.id
Bencana Ekologi Masih Menghantui Kaum Marginal
Mardhiana(48) warga Kecamatan Lhoknga, satu dari sekian banyak kelompok rentan di Aceh yang merasakan kesusahan air bersih saat musim kemarau. Sumur di desanya pada kering, sehingga ia dan sejumlah warga Kecamatan Lhoknga di 29 desa saban hari harus rela mengantri air bersih yang disuplai oleh pemerintah Aceh Besar. Derita itu mereka alami hingga 10 bulan, dari akhir Januari hingga Oktober 2024.
“Kalau mau mencuci, kami harus ke meunasah, untungnya sumur di meunasah masih ada sumber air, meski sudah sangat dalam, kondisi itu sangat menyulitkan kami para ibu rumah tangga, semoga pemimpin kali ini memikirkan nasip kami dan ada solusi jangka panjang,” harap Mardhiana kepada media ini.
Kekeringan panjang sejak Januari-Oktober 2024 yang dialami 29 gampong di sekitar kawasan Karst Lhoknga, terjadi akibat penambangan untuk material semen hingga telah memangkas sumber kehidupan yang sangat esensial bagi 11,080 jiwa penduduk kecamatan Lhoknga.
Berdasarkan data https://acehdata.digdata.id/hutan-aceh/ di tahun 2023 hutan di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar hanya tersisa luasan hutan 4,1 ribu hektar, nya’ni 3.009 hutan lindung, 1.043 hutan di area kawasan lain. Dan kehilangan tutupan hutan (deforestasi) seluas 2 hektar.
Dalih pengembangan investasi berbasis ekstraktif dan lahan seperti pertambangan dan perkebunan terus dilakukan oleh pemerintah atas nama pembangunan. Proses ini dilakukan cenderung tanpa memperhatikan aspek perlindungan lingkungan, dan menganalisis dampak yang akan timbul baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Rubama pegiat lingkungan dari Yayasan HAKA Aceh, menyayangkan jika pemerintah terus mengeluarkan ijin-ijin di dalam kawasan hutan tanpa mempertimbangkan dampak bagi masyarakat tingkat tapak khususnya kelompok rentan.
Sumber mata air, hutan, tanah dan lainnya tentu tak dapat dipisahkan dengan kehidupan perempuan, misalnya pada saat menstruasi, nifas, perempuan akan membutuhkan air hingga 3-4 kali lipat daripada biasanya.
“Bagi perempuan, hutan dan lahan adalah supermarket, karena banyak sumber kehidupan dan banyak sekali bahan pokok makanan. Hari ini Indonesia gabuk dengan stunting, tapi kita lupa jika kualitas air bersih juga salah satu faktor penyebab stunting. tingkat kejernihan air dalam sungai ketika hutan rusak maka akan berubah warna,” jelas Rubama.
Aceh Singkil merupakan wilayah yang hampir setiap bulan disapa bencana banjir, dan longsor yang tidak hanya menghancurkan lingkungan hidup tapi juga menghancurkan ekonomi kelompok marginal yang jauh dari akses dan tata kelola sehingga memiskinkan kelompok rentan. Jelas Rubama lagi.
“Kita melihat berbagai investasi yang eksotik seperti perkebunan sawit dan tambang yang terus menggerogoti kehidupan Perempuan. Upaya tata kelola yang sedang dilakukan oleh pemerintah jauh dari kelompok rentan, sampai hari ini perempuan belum menjadi point of view dari pengambil kebijakan,” tambah perempuan yang hobi memotret burung ini.
Rubama juga berharap kepada pasangan calon gubernur Aceh yang terpilih nantinya, untuk lebih rasional dalam pengambilan kebijakan dan pelaksana program yang menyasar kelompok rentan. Jika tidak, kelompok marginal terus jadi posisi lemah, kemudian suara mereka hanya diperlukan pada musim pemilihan umum saja. (Yan)
