Empat bulan pasca bencana banjir bandang dan longsor masih menyisakan kesedihan mendalam bagi korban. Mereka bertahan di rumah rusak dengan kondisi seadanya, bantuan hunian sementara (huntara) belum merata, gundukan lumpur yang mengering juga masih menutupi sebagian perkampungan dan rumah warga. Kondisi ini mencerminkan pemulihan yang lambat, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Saat terjadi bencana perempuan seringkali menjadi pilar penyangga yang tak boleh runtuh.
Tulisan ini merekam kisah pilu dan perjuangan perempuan penyintas banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Setelah berbulan-bulan tinggal di pengungsian, kini sebagian mereka kembali merajut asa di atas tanah rumah yang hancur dan tertimbun lumpur.
Nurhayati (67) warga desa Pante Beureune Kecamatan Meureudu Pidie Jaya, menatap pilu rumahnya, pandangannya kosong, sesekali menyeka mata yang sembab dengan jilbabnya, seakan ada beban berat menghimpit dadanya, sambil berucap “menoe lah nasib kamo, aleh pajan jeut tawoe lom’(Beginilah nasib kami, entak kapan bisa pulang lagi) ucapnya lirih.
Tubuh tuanya terlihat kelelahan saat mengayunkan cangkul menarik tumpukan tanah sisa dari pembersihan sebelum Idul Fitri 2026 sambil sesekali ia menyeka keringat dengan ujung jilbabnya.
“Payah ta peugleh keudroe bacut-bacut, sebab hana baksoe talake tulong, ta upah gob pih han sanggop le hai aneuk meutuah (Harus kita bersihkan sendiri sedikit-sedikit, karena tidak tau mau minta tolong ke siapa, kita bayar orang pun sudah tidak sanggup lagi hai nak) saat saya menyambangi rumahnya pada Sabtu 28 Maret 2026.
Sebelumnya Ia sempat mengupah orang dan menyewa alat berat untuk membersihkan rumahnya yang tertimbun lumpur setinggi dua meter atau setara ventilasi pintu rumahnya yang berkontruksi kayu.
Nurhayati mengaku sudah akrab dengan banjir, setiap tahun desanya langganan banjir jika hujan deras. Tapi ia tidak menyangka banjir kali ini merusak rumah dan sawah peninggalan suaminya yang menjadi sumber pencahariannya.
“Biasanya kalau banjir sehari langsung surut. kali ini parah kali seperti tsunami, saya pikir tidak hidup lagi” Ucapnya.
Sudah tiga bulan lebih Nurhayati menumpang di rumah adiknya, karena rumahnya masih belum bisa ditempati. Dinding rumah yang terbuat dari kayu juga sudah mulai lapuk, begitu juga dengan lantai dua yang selama ini dijadikan sebagai kamar tidur, kayunya sudah patah dan rapuh sehingga sangat riskan untuk digunakan. Tak hanya itu, aliran listrik di rumahnya juga masih belum bisa digunakan.
Untuk bisa kembali kerumah seperti dulu, Nenek 67 tahun ini, harus merogoh kocek yang dalam. Nyaris mencapai 10 juta uang yang sudah ia habiskan untuk pembersihan rumahnya. Uang yang semestinya bisa dijadikan modal hidup sehari-hari.
Nurhayati tinggal seorang diri di rumah kayu berukuran 6×6 meter setelah suaminya meninggal. Kini ia hidup hanya mengandalkan bantuan pemerintah dan relawan yang datang ke desanya, kebun dan sawah miliknya sudah tidak bisa digarap lagi sejak banjir akhir November 2025 lalu.
Tubuhnya rentanya juga sudah tidak mampu lagi bekerja berat, ia berharap ada uluran tangan dari pemerintah berupa modal usaha dan memperbaiki sawah mereka yang terendam banjir serta bisa segera memperbaiki rumah yang rusak, agar bisa kembali ke rumahnya dan menjalani kehidupan seperti sebelum banjir.
Harapan yang sama juga diutarakan Halimah, warga desa pante Geulima Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, ia kehilangan rumah dan kedai yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.
Kini ia harus bekerja serabutan untuk membiayai ketiga anaknya yang masih sekolah, dan dua orang tuanya yang sakit terutama untuk kebutuhan pampers juga obat-obatan yang harus dipenuhi, belum lagi untuk biaya sewa rumah.
Halimah tidak memilih tinggal di hunian sementara (huntara) yang disediakan pemerintah, karena kondisi huntara yang dibangun sangat tidak layak dan nyaman untuk kondisi orang tuanya yang lansia dan sakit, juga untuk anak-anaknya yang perempuan semua, sehingga ia memutuskan untuk menyewa rumah sambil menunggu bisa kembali lagi ke rumahnya di desa Pante Geulima.
“Beginilah kondisi kamu sekarang, kerja serabutan untuk bisa makan dan bayar sewa rumah, sembari menunggu bisa kembali lagi ke rumah sendiri dan berusaha kembali. Karena mau tinggal di huntara juga sangat tidak nyaman untuk orangtua saya yang sakit dan anak-anak,” Keluh Halimah.
Permasalahan ekonomi, keamanan dan kesehatan menjadi permasalahan yang krusial dihadapi perempuan korban bencana. Kondisi yang dialami Nurhayati dan Halimah semakin memperjelas bahwasaannya perempuan korban bencana menghadapi beban ganda, dimana ia harus mengurus keluarga sekaligus memenuhi kebutuhan dasar ditengah keterbatasan.
Dalam situasi serba sulit ini, perempuan kerap menjadi kelompok terakhir yang mendapatkan layanan pemulihan secara utuh. Waktu dan energi mereka habis tersita untuk memastikan keluarga tetap makan dan bertahan hidup, menyisakan sedikit ruang untuk memulihkan diri mereka sendiri.
Namun ketidak berpihakan bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya juga terlihat nyata dalam penanganan bencana kali ini yakni pada pembangunan hunian sementara (Huntara) yang tidak mengakomodir kebutuhan kelompok perempuan,anak, lansia dan disabilitas seperti yang terjadi di huntara Kabupaten Pidie Jaya yang dibangun di kawasan komplek kantor bupati, huntara yang dibangun tidak aksesibel bagi perempuan dan lansia terutama untuk MCK yang dibangun terpisah dari rumah tinggal dan klosetnya jongkok sehingga sangat riskan untuk perempuan hamil, lansia juga disabilitas.
Begitu juga dengan huntara di desa Genteng Kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya, ibu-ibu penghuni huntara mengeluhkan limbah kamar mandi dan MCK yang menggenangi dan membanjiri area belakang huntara hingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan berpotensi menjadi sumber penyakit.
Bahkan lebih parahnya lagi saat hujat deras, air limbah tersebut bercampur dengan air hujan mengalir menggenangi halaman huntara dan mengalir masuk ke dalam bilik.
Kondisi ini dikhawatirkan beresiko menurunkan kualitas kesehatan warga yang tinggal di huntara termasuk meningkatkan potensi penyebaran penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis. Selain itu kondisi sanitasi yang buruk juga berpotensi berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, Jelas Ruwaida Ketua Yayasan Peduli Anak Bangsa (YPANBA)
Ia mengatakan pembangunan huntara di Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Utara masih jauh dari kata layak yang sesuai dengan standar kesehatan dan kenyamanan.
Ruwaida berharap, pemerintah khususnya BNPB harus meninjau kembali hutara-hutara tersebut dan segera mencari solusi sesuai standar kesehatan dan kenyamanan, agar para penyintas bencana bisa tinggal dengan nyaman.
korban bencana perempuan dan anak mendapatkan kerentanan yang berlapis terutama perempuan kepala keluarga, mereka menghadapi beban ganda, harus mengurusi keluarga, juga harus memikirkan akan kebutuhan dasar di tengah keterbatasan.
Data Kelompok Rentan dengan Resiko Tinggi di 18 Kabupaten Terdampak Bencana
Sejauh ini Ruwaida belum melihat perempuan dilibatkan dalam proses rehab rekon di Aceh. Terutama pada aspek berperspektif gender, perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan dengan risiko lainnya.
“Belum cukup bunyi di dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) pascabencana. Bahkan di Pidie Jaya dan Aceh Utara, beberapa huntara belum layak untuk ditempati, karena kondisi bangunannya belum memenuhi standar kelayakan yang aman dan sehat sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga secara utuh,”Jelas Ruwaida.
Ketua Koordinator YPANBA tersebut juga menyebutkan, dalam proses rehab rekon perempuan minim dilibatkan, terutama pada aspek berperspektif gender, perlindungan perempuan dan anak juga kelompok rentan dengan risiko lainnya.
“Masukan dari teman-teman LSM dan komunitas perempuan hingga saat ini masih kurang didengar, hanya poin-poin tertentu saja yang masuk dalam R3P dan itu pun di akhir-akhir penyusunan, penyintas juga tidak dilibatkan dalam penyusunan R3P,” papar Ruwaida lagi.
Selain masalah huntara yang tidak berpihak pada kelompok perempuan, Ruwaida juga menyorot tentang kebutuhan pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyintas banjir yang selama ini belum terpenuhi.
Permasalahan ekonomi, sanitasi dan kebutuhan air bersih masih menjadi permasalahan bagi para penyintas banjir baik yang sudah kembali kerumah maupun yang tinggal di huntara.
Hal senada juga disuarakan Raihal Fajri, Direktur Katahati Institut. Lambannya penanganan banjir dan tidak memperhatikan kebutuhan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak dikarenakan para pemerintah tidak ada perspektif bencana dan perspektif perempuan juga kelompok beresiko tinggi sehingga tidak ada kebijakan yang berpihak pada kelompok tersebut. Baik pada masa tanggap darurat hingga rehab rekon.
Selain itu tidak adanya data terpilah korban bencana juga menjadi faktor lambatnya penanganan bencana di Aceh. hingga hari ini, sudah 4 bulan bencana berlalu, tidak ada data terpilah korban bencana, hanya ada berdasarkan jenis kelamin saja. Dalam dokumen data tersebut tidak dibunyikan tentang jumlah jiwa, kebutuhan dan hak perempuan korban bencana.
“ Aceh tidak punya kebijakan yang merumuskan bagaimana mitigasi bencana itu, padahal jelas Aceh daerah yang rawan bencana, semestinya pemerintah lebih siap saat terjadi bencana dan tau cara mengatasinya. Ini malah gagap saat terjadi bencana,” jelas Raihal.
Selama ini perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam penanganan bencana, mereka bergerak sendiri dalam menggalang bantuan, menjaring data korban dan mendata kebutuhan korban terutama kebutuhan kelompok rentan yang menjadi korban.
Buktinya mana? Lihat saja dalam struktur penyusunan tim rehab rekon Aceh, tidak ada divisi khusus tentang perempuan bahkan nama-nama yang tertera dalam SK tersebut nyaris tanpa perempuan.
“Jadi wajar saja kalau dibilang tidak perspektif gender,” ucap Raihal
.Raihal juga menilai, penanganan bencana kali ini tidak mengakomodir kebutuhan perempuan dan kelompok rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, hingga tempat tinggal (Hunian sementara) yang dibangun asal jadi tanpa memikirkan keamanan bagi perempuan juga aksesibel bagi lansia dan disabilitas.
“Pernah sekali diundang rapat oleh tim Gubernur Aceh dalam penyusunan dokumen R3P, untuk memberi masukan dan merumuskan tentang poin-poin dalam R3P dan itupun setelah teman-teman LSM mengajukan diri. Tapi sampai saat ini tidak ada follow-up kembali isi dokumen R3P ke kami, apakah hak kelompok rentan tadi terakomodir atau tidak”cerita Direktur Katahati Institut tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Mutia Juliana, tak menampik tentang ketidaktersediaan data terpilah perempuan dan anak yang menjadi korban bencana banjir bandang di Aceh, hal itu disebabkan karena sejumlah kantor, fasilitas dan SDM DP3A di 18 Kabupaten Kota di Aceh yang terdampak banjir sehingga DP3A terkendala akan data korban bencana khusus perempuan dan anak.
Mutia juga mengatakan untuk penanganan bencana Aceh kali ini, pihaknya tidak mengajukan anggaran khusus penanganan perempuan dan anak, mereka hanya menggunakan kemampuan finansial yang ada. pihaknya juga melakukan koordinasi dengan LSM perempuan lintas sektor pasca bencana di Aceh, Salah satunya dalam kegiatan psikososial dan penyaluran bencana pada masa tanggap darurat.
“kalau secara normatif DP3A terlibat di klaster pengungsian dan perlindungan, kami sangat active di klaster perlindungan anak dan klaster GBV (Kekerasan Berbasis Gender) dan mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kemen-PPA dengan memberi rekomendasi ke Mendagri tentang pembangunan Huntara dan Huntap yang ramah perempuan dan anak”Jelas Kadis DP3A
Namun Mutia juga mengatakan terkait kebijakan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak apakah terakomodir dan dibunyikan dalam dokumen R3P tidak secara signifikan dan langsung karena untuk penanganan bencana di Aceh dilakukan oleh pusat, pihaknya hanya melakukan secara normatif termasuk pembangunan huntara dan huntap, kami hanya bisa mendorong melalui kementrian PPA untuk memberikan surat panduan bagaimana pembangunan pembangunan huntara dan huntap yang ramah perempuan dan ramah ana meskipun tidak secara langsung.
“Memang harus kita akui semuanya belum terakomodir dengan baik, belum 100 persen. salah satunya ruangan di huntara yang tidak tersekat, tapi untuk penerangannya sudah baik dengan banyaknya lampu-lampu yang dipasang, kamar mandi nya terpisah antara laki-laki dan perempuan juga sebagian huntara ada ruang bermain anak, kedepannya untuk pemenuhan hak dasar para penyintas bencana perempuan dan anak akan terus kita bunyikan,” ucap Kadis DP3A.
Tidak adanya data terpilah serta tidak adanya penganggaran khusus perempuan dan anak saat bencana terjadi berakibat pada lambatnya penanganan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak korban bencana.
***
Ini Penanganan Bencana Paling Buruk di Aceh
Penanganan bencana kali ini adalah yang paling buruk, kesannya asal jadi seperti kapal tak punya nahkoda. Jangankan mengakomodir kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, mengakomodir untuk kebutuhan korban secara umum saja masih gagap.
Ini akibat pengambil kebijakan yang tidak punya perspektif, padahal perspektif itu sangat penting sekali, jika di pengambil kebijakan tidak ada perspektif bencana maka akan kacau, faktanya seperti yang terjadi sekarang ini, penanganannya sangat buruk dan lamban.
Kondisi ini jauh berbanding terbalik dengan penanganan bencana pasca Tsunami 2004 lalu, yang penanganannya memiliki perspektif gender, bahkan NGO-NGO Asing yang membantu Aceh saat itu melatih stafnya terlebih dahulu untuk bisa mengakomodir kerja-kerja tanggap darurat dan rehab rekon yang memiliki perspektif gender, hal tersebut dikatakan Soraya Kamaruzzaman mantan direktur Flower Aceh pada saat itu (2004).
Kak Aya, begitu ia biasa disapa, mengatakan pemerintah kali ini gagap dalam menangani bencana di Aceh mulai dari masa darurat bencana hingga saat ini masa rehab rekon, tidak ada perspektif gender dalam penanganannya. Padahal pemerintah Aceh sudah pernah mengalami hal yang sama saat Tsunami 2004 lalu yang korbannya jauh lebih besar dari ini. Kenapa tidak belajar dari pengalaman yang dulu dalam menangani bencana yang sangat responsif tidak lambat seperti saat ini.
Masih menurut kak Aya, keterlibatan perempuan pasca bencana dalam konteks lebih besar apakah institusi pemerintahan atau lembaga sangat penting terutama di masa-masa respon emergensi hingga rekonstruksi dalam pengambilan kebijakan. Dan hal itu pernah dilakukan pada masa emergensi dan rehab rekon Aceh sehingga bantuan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan penanganannya lebih mudah.
“Dulu, LSM, Lembaga Pemerintah dan UN membentuk gender working group guna melakukan koordinasi, mengumpulkan data, dan mendiskusikan isu-isu gender, sehingga lahirlah data best kondisi perempuan Aceh pasca tsunami dan data itu digunakan untuk membantu proses rehab rekon Aceh pasca tsunami,” jelas aktivis perempuan tersebut.
Dengan adanya database tersebut tambah kak Aya, semakin mempermudah lembaga dalam mendesain program pasca bencana Aceh. dan kemudian Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membuat divisi khusus untuk penanganan masalah perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. upaya kesitu dilakukan secara serius. Namun sayangnya pada penanganan bencana ekologis kali ini tidak ada itu. Bahkan kabarnya DP3A saja tidak dilibatkan dalam penanganan bencana dan pengambil kebijakan untuk isu perempuan dan anak.
Akademisi Fakultas Teknik USK ini juga, mengatakan pentingnya memiliki data terpilah dalam penanganan bencana sesuai keperluan dan kebutuhan korban. Persepsi angka tersebut tidak hanya untuk perempuan saja tetapi juga untuk laki-laki. Misalnya, kebutuhan dan kerentanan ibu hamil berbeda dengan perempuan lansia juga disabilitas sehingga data itu tidak berhenti di jenis kelamin saja melainkan data secara interseksualitas. dan data tersebut harus dibunyikan dalam dokumen seperti R3P, jika tidak dibunyikan maka akan hilang dan perempuan dan dianggap sebagai seken layer.
Luka batin perempuan korban bencana tidak akan sembuh seiring surutnya banjir. Perempuan kerap menjadi kelompok terakhir yang mendapatkan layanan pemulihan secara utuh. Waktu dan energi mereka habis tersita untuk memastikan keluarga tetap makan dan bertahan hidup, menyisakan sedikit ruang untuk memulihkan diri mereka sendiri.
Di balik senyum tegar yang mereka paksakan di hadapan anak-anak, para perempuan ini menanggung beban sunyi yang amat berat. Sebuah jeritan minta tolong yang semestinya didengar lebih dulu, bukan dilayani paling akhir. Karena perempuan menghadapi kerentanan yang jauh lebih tinggi selama bencana, meski mereka memiliki kapasitas adaptasi yang kuat, hal itu tidak serta-merta menghapus fakta bahwa pundak mereka memikul beban yang jauh lebih berat dibanding yang terlihat. (Afif)
Liputan ini didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen
