PJ Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Banda Aceh. Dia juga meminta kepada dinas terkait untuk terus bekerja, baik itu melakukan kampanye dan berkoordinasi dengan lintas instansi maupun membudayakan hidup bersih dalam lingkungan masyarakat.
Hal tersebut dikatakannya saat membuka kegiatan silaturahmi dan diskusi “Dukungan lintas sektor dalam perencanaan penurunan stunting di Kecamatan Kuta Alam” bersama Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar, dengan Ketua TPG, Ketua PKK Gampong, Tim Pelaksana Gizi dari 9 kecamatan, kader KPM, kader posyandu, para bidan desa dan stakeholder lainnya, di Aula Serba Guna Gampong Kota Baru, Kec. Kuta Alam.
Bakri juga meminta dinas terkait melakukan koordinasi dengan pemerintahan gampong, serta memantau dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan selama ini. Di samping itu peran puskesmas segera ditingkatkan agar program penurunan stunting ini dapat berjalan secara terukur demi tercapai program yang telah direncanakan.
“Untuk Kota Banda Aceh Saya meminta semua instansi dan unsur terkait dan termasuk para teungku, pemuda, tokoh masyarakat, khususnya di tingkat gampong untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung penurunan angka stunting ini,” kata Bakri Siddiq.
Senada itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Lukman mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menurunkan angka stunting. “ Meskipun dalam penanganan stunting di Banda Aceh selama ini sudah sesuai dengan rencana dan dampak yang dilakukan juga sudah ada, yakni dari sebelumnya 23,4 persen sekarang berada pada angka 17,9 persen (per Juni 2022), artinya memberikan dampak yang sangat signifikan,” katanya.
Kendati demikian, diakui Lukman, sejauh ini masih ada juga kekurangan, karena belum bisa mengejar capaian dimana anak yang dibawa pada saat penimbangan kegiatan Posyandu masih rendah. “ Itu yang perlu kita tingkatkan ke depan,” kata Lukman.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengundang para pihak lintas sektoral di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh untuk menggalang dukungan dalam mempercepat menurunkan angka stunting di kecamatan tersebut.
“Dalam pertemuan ini kita bisa mengetahui berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan, mulai dari proses edukasi kepada masyarakat, dukungan anggaran, hingga persoalan data dan partisipasi warga,” kata Farid Nyak Umar.
Dari kegiatan reses ini kata Farid, terungkap masih rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu, kurangnya koordinasi dan dukungan dari lintas sektoral, tingkat pengetahuan masyarakat yang berbeda dalam menyikapi persoalan stunting, serta rendahnya kesadaran dalam melakukan deteksi dini khususnya pemantauan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
Farid mendorong agar Pemko Banda Aceh melalui instansi terkait untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pembekalan kepada remaja sejak dini, kemudian bagi calon pengantin, termasuk perlu juga edukasi kepada ibu hamil.
Saat ini pemko sedang menyiapkan peraturan walikota sebagai turunan dari Perpres No 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.
Dengan adanya regulasi berupa perwal, diharapkan akan tersedianya alokasi anggaran khusus untuk mendukung penurunan angka stunting ini maka akan memudahkan. (Yan)
