Kisruh perebutan empat pulau yang berada dalam wilayah administratif kabupaten Aceh Singkil antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Sumatera Utara, yang sempat mencuat 2 tahun lalu kini kembali muncul dan memberi kejutan bagi Aceh. Setelah sempat redam, pada 25 April 2025, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan keputusan bahwa empat pulau di Aceh Singkil disebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Keputusan ini dituangkan Menteri Dalam Negeri dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan pada 25 April 2025.
Lewat keputusan itu, empat pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek saat ini berada dalam administratif Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Menteri dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menetapkan pemberian kode data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau di sejumlah daerah Kabupaten/Kota. Empat pulau yang sebelumnya diyakini masuk wilayah Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, kini ikut ditetapkan masuk ke wilayah perairan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Padahal keempat Pulau tersebut jelas milik orang Aceh dan lengkap dengan surat-surat penting pertanahan, yakni Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tertanggal 17 Juni 1965 Nomor 125/IA/1965, bahkan sudah ada tanda-tanda bukti pembangunan dari anggaran pemerintah Aceh.
Keputusan ini diterbitkan menyusul telah berakhirnya moratorium pembentukan wilayah administrasi baru pasca pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 yang lalu.
Keputusan Mendagri ini, mencabut keputusan sebelumnya, yaitu Keputusan Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan terkini. Penyesuaian ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi dan memperbarui regulasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan serta kepulauan di seluruh Indonesia. Dalam keputusan tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi untuk memastikan keakuratan informasi mengenai struktur pemerintahan hingga tingkat desa, serta data kependudukan dan luas wilayah di setiap daerah. (Yan)
