Gerakan Perempuan Aceh yang terdiri atas berbagai lintas organisasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh membatalkan agenda puncak Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang semula dijadwalkan berlangsung di Banda Aceh pada Kamis, 11 Desember 2025.
Keputusan ini diambil menyusul situasi Aceh pascabencana banjir bandang dan longsor yang dalam dua pekan terakhir melanda belasan kabupaten/kota, merusak infrastruktur, memutus akses komunikasi, serta memaksa puluhan ribu orang mengungsi.
Sebagai gantinya, mereka mengadakan kegiatan Sehari Bersama Penyintas yang dilaksanakan di Desa Babah Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada Rabu, 10 Desember 2025. Pengalihan ini sebagai respons langsung dan prioritas kemanusiaan di tengah bencana yang sedang terjadi di Aceh.
“Pembatalan ini dilakukan atas dasar prioritas kemanusiaan dan prinsip solidaritas sosial yang dipegang teguh oleh gerakan perempuan Aceh,” kata Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Rukiyah Hanum, Kamis, 11 Desember 2025.
Untuk saat ini, gerakan perempuan Aceh akan sepenuhnya aktif, fokus, berpartisipasi, dan bersinergi dalam upaya-upaya tanggap bencana di berbagai lokasi terdampak, salah satunya di Desa Babah Krueng, Pidie Jaya. Babah Krueng termasuk salah satu desa di Pidie Jaya yang terdampak sangat parah. Ketinggian air di beberapa titik mencapai lebih dari tiga meter, merusak rumah, fasilitas publik, dan memaksa warga mengungsi ke meunasah dan titik aman lainnya.
Kegiatan Sehari Bersama Penyintas diisi dengan berbagai agenda, seperti memasak di dapur umum dan pendistribusian makan siang bagi masyarakat di beberapa titik pengungsian di Desa Babah Krueng. Para relawan yang berasal dari berbagai organisasi perempuan juga turut membersihkan dan merapikan meunasah yang hingga saat ini masih digunakan oleh warga untuk menginap
“Kami juga mengisi kegiatan ini dengan memberikan permainan edukasi kepada anak-anak sebagai bagian dari kegiatan psikososial. Tidak hanya kepada anak, kami juga menyasar perempuan dan lansia yang punya riwayat sebanyak penyintas konflik bersenjata,” kata Hanum.
Lebih lanjut Hanum mengatakan, selama kegiatan berlangsung, mereka menemukan adanya praktik baik sebagai upaya perlindungan anak oleh masyarakat Babah Krueng. Dalam situasi darurat seperti ini, di mana semua orang berada dan tidur di lokasi yang sama, para ibu melindungi anak-anak mereka, terutama anak perempuan, dengan memberikan mereka tempat di tengah-tengah. Sedangkan para ibu tidur di pinggir sehingga bisa “memagari” anak-anak mereka agar tetap aman.
“Semoga cara-cara sederhana ini dapat ditiru dan diterapkan di posko-posko lain,” kata Hanum.
Sementara itu, Oni Imelva selaku pegiat HAM dan seni yang turut dalam rombongan tersebut menambahkan, dalam situasi seperti ini, juga perlu dipastikan ketersediaan layanan yang spesifik gender di posko-posko pengungsian, termasuk sanitasi, kebutuhan dasar perempuan (pakaian dalam, pembalut), dan ruang yang aman bagi perempuan dan anak.
Pemerintah juga diminta untuk melibatkan perempuan, terutama yang berada di daerah-daerah terdampak bencana secara langsung, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Mengingat, pengalaman dan pengetahuan mereka yang sangat berharga di tingkat komunitas.
Komitmen Melanjutkan Perjuangan
Meskipun acara puncak Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) dibatalkan, namun komitmen gerakan perempuan Aceh untuk terus mengampanyekan penghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak akan surut. Justru, komitmen ini semakin kuat, mengingat dalam situasi bencana seperti ini, perempuan dan anak menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya akses terhadap bantuan spesifik gender.
Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan layanan psikososial untuk meningkatkan resiliensi masyarakat yang telah menghadapi berbagai trauma berlapis.
“Dalam kurun sepuluh tahun ini, masyarakat Pidie Jaya telah mengalami berbagai bencana, mulai dari gempa pada tahun 2016, Covid-19, dan sekarang banjir bandang dan longsor. Belum lagi, masyarakat di sini juga penyintas konflik bersenjata. Trauma yang mereka alami sudah berlapis-lapis dan ini tentunya perlu dipulihkan,” kata Oni.
Gerakan Perempuan Aceh mengapresiasi respons cepat berbagai pihak dalam menangani situasi pascabanjir dan longsor, terutama inisiatif masyarakat melalui gerakan “Warga Bantu Warga”, atau “Rakyat Bantu Rakyat”. Gerakan Perempuan Aceh juga mengapresiasi Pemerintah Aceh yang terus berupaya mengatasi situasi buruk yang melanda Aceh, terutama di kabupaten/kota terdampak.
“Namun, Gerakan Perempuan Aceh juga merasa perlu mengingatkan pentingnya memastikan hadirnya perlindungan bagi mereka yang paling rentan, dalam situasi yang penuh keterbatasan seperti saat ini,” katanya.
Memastikan adanya data terpilah gender sejak dalam masa tanggap darurat merupakan salah satu prasyarat bagi hadirnya perlindungan dan ruang aman bagi mereka yang paling rentan di pengungsian. Ketersediaan data terpilah gender akan memudahkan dalam memastikan bantuan yang disalurkan telah tepat sasaran,” katanya.
Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) yang memiliki simpul (perwakilan) di berbagai kabupaten/kota, seperti di Aceh Utara dan Lhokseumawe, juga terlibat aktif dalam masa tanggap darurat ini. Mereka fokus pada upaya-upaya penyelamatan dan mendistribusikan bagian bagi para korban. Sedangkan simpul Aceh Tamiang, Langsa, Bener Meriah, dan Aceh Tengah belum maksimal bekerja karena kondisi lapangan yang sulit. Di daerah-daerah ini, jalur transportasi belum pulih sehingga bantuan yang dapat didistribusikan juga sangat terbatas. Selain itu, para pengurus simpul juga menjadi korban bencana.
