Gelombang demonstrasi di Nepal dalam sepekan terakhir berubah menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa, merusak bangunan negara, dan melibatkan tokoh politik papan atas. Setidaknya 19 orang dilaporkan tewas akibat bentrokan keras antara demonstran dan aparat keamanan. Puluhan ribu warga, sebagian besar generasi muda, turun ke jalan setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial populer, termasuk Facebook, YouTube, dan X.
Kebijakan pemblokiran yang diumumkan pada Jumat (5/9/2025) itu memicu kemarahan publik karena dianggap membungkam kebebasan berpendapat di negara demokrasi Himalaya tersebut. Ribuan pengunjuk rasa memadati ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain.
Mereka meneriakkan tuntutan pencabutan larangan media sosial sekaligus desakan agar pemerintah menindak tegas kasus korupsi yang dianggap merajalela di tubuh birokrasi.
Demo Nepal tewaskan 19 orang
Demo Nepal memuncak pada Senin (8/9/2025) ketika massa mencoba menerobos barikade di sekitar kompleks parlemen Nepal. Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet, dan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Namun, eskalasi cepat berubah brutal ketika aparat juga diduga menggunakan peluru tajam terhadap massa yang menolak mundur.
“Saya belum pernah melihat situasi sesulit ini di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil Kathmandu, kepada AFP.
“Gas air mata bahkan masuk ke area rumah sakit, membuat para dokter kesulitan bekerja,” tambahnya.
Juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal, mengonfirmasi sedikitnya 17 orang tewas di ibu kota. Dua orang lainnya dilaporkan meninggal di Distrik Sunsari, Nepal timur.
Khanal menyebut lebih dari 400 orang terluka, termasuk 100 polisi yang menjadi korban bentrokan.
Massa bakar gedung parlemen
Di tengah kerusuhan itu, massa membakar gedung parlemen Nepal. Kebakaran melalap sebagian gedung yang menjadi simbol demokrasi negara berpenduduk 30 juta jiwa tersebut.
Kejadian ini menandai salah satu serangan terburuk terhadap institusi politik Nepal sejak berakhirnya perang saudara pada 2006.
Istri mantan PM Nepal meninggal akibat luka bakar
Sementara itu, tragedi juga menimpa keluarga mantan Perdana Menteri (PM) Jhalanath Khanal. Istrinya, Rajyalaxmi Chitrakar, tewas setelah rumah mereka di kawasan elit Dallu, Kathmandu, dibakar demonstran pada Selasa (9/9/2025).
Rajyalaxmi sempat diselamatkan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Kirtipur. Ia menderita luka bakar parah di paru-paru dan beberapa bagian tubuh.
Namun, meski tim medis telah berupaya, nyawanya tidak tertolong. Kematian Rajyalaxmi menjadi simbol bagaimana kerusuhan politik di Nepal tidak hanya menyasar fasilitas publik, tetapi juga rumah pribadi para tokoh politik.
Media lokal Khabarhub melaporkan, para demonstran sempat menjebak Rajyalaxmi di dalam rumah sebelum membakarnya.
Kejadian itu memicu kecaman luas dari berbagai kalangan, termasuk partai-partai oposisi yang menilai pemerintah gagal menjaga keamanan warga. Gelombang demonstrasi ini disebut sebagai salah satu yang paling mematikan dalam sejarah politik Nepal pascareformasi demokrasi.
Nepal, yang pernah dilanda perang saudara selama satu dekade hingga 2006, kini kembali menghadapi krisis besar yang menguji stabilitas politik dan sosial.
Belum ada langkah konkret
Pemerintah Nepal sejauh ini belum mengumumkan langkah konkret untuk meredakan situasi. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak hanya menyampaikan seruan agar masyarakat tetap tenang. Namun, seruan itu tampak tak memengaruhi massa yang masih melanjutkan aksi protes di berbagai wilayah. Para pengamat menilai, krisis kali ini lebih berbahaya karena dipicu oleh kombinasi isu digital dan korupsi.
“Generasi muda Nepal sangat tergantung pada media sosial untuk berkomunikasi, bekerja, dan belajar,” kata seorang analis politik di Kathmandu. “Larangan itu dipandang sebagai serangan langsung terhadap kehidupan sehari-hari mereka,” ujarnya.
Di sisi lain, skandal korupsi yang tak kunjung terselesaikan semakin menambah bahan bakar bagi kemarahan publik. Kondisi ini membuat Nepal berada di persimpangan jalan antara stabilitas politik atau kembali ke spiral kekerasan.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda pemerintah akan mencabut larangan media sosial maupun membuka dialog dengan oposisi dan kelompok sipil. Tragedi yang menelan korban jiwa, membakar gedung parlemen, dan merenggut nyawa istri mantan PM ini menunjukkan krisis Nepal telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. (Yan)
Sumber : Kompas.com
