Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh hingga 2022. Struktur kebijakan selama ini dinilai belum mampu mendongkrak provinsi paling barat di Indonesia keluar dari status daerah termiskin di Sumatera.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Dr. Indra Iskandar, M.Si membahas kondisi perekonomian Aceh, kemiskinan dan masa depan. Hal ini ia sampaikan pada kuliah umum, yang berlangsung di Auditorium FMIPA Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis (12/05/2022).
Menurutnya, Aceh punya sejarah yang menakjubkan di masa lalu dengan segala capaian yang pernah di raih, namun kondisi Aceh hari ini punya sejumlah persoalan yang mengkhawatirkan. Kondisi Aceh dewasa ini jawabanya bisa dilihat pada buku perekonomian Aceh tahun 2022 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).
“Pada triwulan IV, perekonomian Aceh tumbuh 7,39 persen, membaik 3,01 persen dari triwulan sebelumnya. Harus diakui ketidakpastian ekonomi karena pandemi masih menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi,” kata Indra.
Ia menyampaikan, hal tersebut juga dinilai menjadi salah satu penghambat perbaikan angka kemiskinan di Aceh. Berdasarkan laporan BI, masyarakat Aceh juga masih diselimuti sikap pesimis akan adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, karena masih minimnya ketersedian lapangan pekerjaan.
Selain itu, faktor struktural kebijakan yang masih belum meyarasar akar kemiskinan, menjadi salah satu penyebab terhambatnya penanggulangan kemiskinan di Aceh. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Aceh merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi; September 2021 mencapai 15,53 persen.
“Tingkat kemiskinan di Sumatera ini harus menjadi catatan kita semua bahwa di Aceh masih mempunyai masalah yang besar. Selain kemiskinan, Aceh juga mempunyai masalah ketenagakerjaan,” bebernya.
Sekjen DPR RI menerangkan, bahwa angka tingkat pengangguran terbuka di Aceh, per Agustus 2021 tercatat 6,30 persen. Harus diakui bahwa tenaga kerja di Aceh didominasi oleh tenaga kerja tingkat pendidikan terakhir SMA, yang angkanya mencapai 31,55 persen.
“Kabar baiknya, tenaga kerja lulusan universitas menunjukan peningkatan, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari 12,95 persen menjadi 14,21 persen,” sebutnya.
Menurut Indra, hal tersebut bisa menjadi salah satu indikasi terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja tingkat pendidikan lulusan universitas. Di luar itu, katanya, kondisi Aceh dewasa ini menjadi refleksi bersama, untuk bertanya pada diri masing-masing, apa yang bisa dilakukan atau tawarkan bersama demi terwujudnya kesejahteraan bari warga Aceh; tanpa terkecuali.
“Tantangan kehidupan masa kini jauh lebih besar daripada masyarakat Aceh di masa lalu. Kini kita harus menggunakan narasi Aceh masa lalu dengan potensi SDA dan SDM yang dimiliki Aceh masa kini,”
Ia mengingatkan tentang konsep quatro helix, menambahkan unsur keterlibatan masyarakat sipil kepada tiga unsur dasar; intelektual, pemerintah, industri. Konsep ini, cendekia sebagai produsen pengetahun, pemerintah menciptakan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, sedangkan industri menciptakan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Sedangkan masyarakat sipil berperan sebagai pengimbang dari ketiga elemen tersebut. Untuk memastikan peran dan fungsi setiap elemen yang sesuai harapan masyarakat.
Sementara itu, Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan mengatakan, meskipun mutu pendidikan di Aceh saat ini masih rendah, Aceh harus berbenah cepat agar kondisi ini tidak berdampak kepada daya saing dan kualitas SDM. Sudah saatnya Aceh mempersiapkan putra-putri terbaiknya agar dapat berkolaborasi dan mampu berkompetisi dengan daerah lainnya.
“Ketertinggalan Aceh ini jangan hanya sebatas laporan statistik semata, tetapi harus diikuti dengan upaya pembenahan di berbagai sektor. Jadi, perlu adanya rencana strategis yang baru untuk mempercepat peningkatan SDM masyarakat Aceh supaya terlepas dari jeratan kemiskinan,” kata Rektor USK.
Lebih jauh, Prof Marwan menerangkan, bahwa Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah melakukan kajian masalah kemiskinan di Provinsi Aceh. Berdasarkan kajian dari KPPOD, kemiskinan di Aceh bisa diatasi apabila dana otonomi khusus (otsus) dikelola dengan benar.
“Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada yang perlu dievaluasi dalam tata kelola pemerintahan Aceh selama ini, khususnya yang menyangkut dengan dana otsus itu sendiri,” jelas Prof Marwan.[acl]
