Aksi demontrasi ratusan masyarakat Beutong dan Mahasiswa di Kantor Bupati Nagan Raya Senin 22 Juni 2026 merupakan bagian dari menjawab tantangan dari Bupati Nagan Raya beberapa waktu lalu yang mengatakan“jika tidak terima dengan pertambangan di Beutong Ateuh silahkan demo ke Kantor Bupati.
Masyaraatpun menyambangi kantor Bupati untuk berunjukrasa menolak segala bentuk ekplorasi tambang di daerah mereka, dan meminta Bupati untuk segera mencabut Ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk dua perusahaan yang melaukan ekplorasi tambang di Beutong Ateuh Banggala.
Aksi yang dimotori oleh Tokoh masyarakat Beutong, tokoh Perempuan dan Mahasiswa ini berlangsung tertib dan khidmat. Massa duduk bersama di halaman kantor bupati sambil terus berorasi menyampaikan aspirasi mereka silih berganti. Mereka menyampaikan keresahan yang mereka alami selama dikeluarkannya ijin UIP pertambangan di Beutong Ateuh oleh pemerintah Nagan Raya.
Dalam aksi tersebut, masyarakat meminta Bupati untuk keluar dari ruanganya dan menjumpai massa dan bicara langsung terkait tambang di Beutong Ateuh dan investasi 200 Triliun yang digaungkan selama ini. Namun sayangnya penantian masyarakat Beutong tak membuahkan hasil, Bupati Teuku Raja Keumangan (TRK) dikabarkan tida berada di tempat, sedang berada di Jakarta. Sehingga digantikan oleh Sekda untuk menemui masa aksi.
“Mana yang katanya pemimpin rakyat hari ini. Kami ke sini hari ini karena bapak bupati minta kami untuk datang, mana bapak bupati saat ini,” kata salah seorang warga Beutong Ateuh, Saudah atau yang akrab disapa Makwo0d.
Namun, sayangnya masa aksi menolak berdialog dengan Sekda yang didampingi Asisten 1 dan 2 dan tetap meminta agar Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan, hadir secara langsung untuk mendengarkan tuntutan mereka. Sekda menyampaikan bahwa Bupati sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, namun tidak merinci lokasi tujuannya.
Ia juga mengatakan telah berupaya menghubungi bupati, namun tidak tersambung. “Bupati sedang dinas di luar,” ujarnya singkat.
Massa menilai persoalan yang mereka perjuangkan berkaitan langsung dengan masa depan wilayah Beutong Ateuh sehingga harus mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.
Bahkan, sejumlah peserta aksi mengusulkan agar bupati dihubungi melalui sambungan video apabila tidak memungkinkan hadir di lokasi.
“Setidaknya bisa video call di depan kami,” teriak salah seorang peserta aksi yang kemudian disambut dukungan massa lainnya.
Warga menegaskan tuntutan utama mereka adalah penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Beutong Ateuh serta meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk melindungi kawasan tersebut dari eksploitasi tambang.
