Satu tahun sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berkuasa, Indonesia tampak tak sedang melangkah maju. Di balik jargon “Indonesia Maju” dan “kedaulatan rakyat”, arah perjalanan negeri ini justru berbelok ke masa ketika kekuasaan tersentral di tangan segelintir orang. Demokrasi kian meredup, ruang sipil menyempit, dan bumi terus digerogoti atas nama pertumbuhan ekonomi.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyebut tahun pertama pemerintahan ini bukan sekadar jalan buntu, melainkan kemunduran sistemik. Kabinet gemuk yang tak efektif, hukum hanya tajam ke rakyat kecil, serta kebijakan pembangunan yang menjauhkan rakyat dari hak-hak ekologisnya.
“Indonesia gelap bukan sekadar tagar, tapi potret sebuah negara yang kehilangan arah antara demokrasi dan kerakusan,” kata Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, Selasa (14/10/2025) melalui siaran pers.
Prabowo, katanya yang dulu bersumpah menjaga konstitusi, kini justru memperluas peran militer dalam urusan sipil lewat revisi UU TNI. Pendekatan keamanan menggantikan dialog, sementara kritik dibayar dengan represi.
“Setahun ini menakutkan. Ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadikan investasi ekstraktif sebagai tuhan baru. Rakyat dan lingkungan dikorbankan, negara semakin militeristik,” tegasnya.
Di Sumatera Barat, janji Indonesia Emas 2045 berubah jadi ironi. Ruang hidup rakyat menyusut, sumber air kian tercemar, dan lahan pangan hancur oleh proyek tambang dan infrastruktur besar.
“Kalau ini diteruskan, kita bukan menuju Indonesia Emas, tapi Indonesia Cemas,” tegas Boy.
Kalimantan Selatan pun menanggung luka serupa. Di balik proyek konservasi yang diklaim menyelamatkan alam, tersimpan logika kontrol negara atas rakyat. “Taman Nasional Meratus dibangun tanpa menghormati hukum adat. Ini bukan konservasi, ini kolonialisme gaya baru,” katanya.
Dari Jawa Timur, narasi hijau pemerintah juga dipertanyakan. Program waste-to-energy, PLTU, dan co-firing biomassa disebut hanya sebagai kamuflase dari ketergantungan panjang terhadap energi fosil.
“Transisi energi versi pemerintah hanyalah kedok untuk memperpanjang umur batu bara,” ujar Boy.
Sementara di Sulawesi Tenggara, kerakusan tambang nikel menghancurkan pesisir dan merampas ruang hidup nelayan. “Negara dan sumber daya alam kini dikuasai segelintir elite,” lanjutnya.
Dari Papua hingga Maluku, gelombang izin tambang dan perkebunan terus menggila. Tanah adat diiris, hutan digunduli, sungai dikubur lumpur tambang. “Kami beri kartu merah untuk Prabowo,” tegas WALHI.
Bagi WALHI, perubahan arah pembangunan adalah keharusan dari eksploitasi menuju pemulihan, dari pertumbuhan semu menuju keadilan sejati. Selama kebijakan negara tunduk pada logika modal, ujar Boy, keadilan ekologis hanya akan jadi retorika. “Indonesia tidak sedang menuju terang, kita sedang berjalan dalam gelap” tutupnya.[acl/ai]
