Banjir bandang dan longsor yang berulang di berbagai wilayah Sumatra bukanlah musibah alam yang datang tiba-tiba. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan, rangkaian bencana tersebut adalah krisis ekologis yang diproduksi oleh sistem pembangunan berbasis kapital atau yang disebut sebagai krisis capitalogenic.
Wahyu Eka Styawan, Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan & Divisi Riset WALHI Nasional, menyatakan bahwa lonjakan bencana ekologis di Sumatra menunjukkan kegagalan serius tata kelola lingkungan dan pembangunan.
“Bencana ini bukan semata akibat hujan ekstrem. Ini adalah hasil akumulasi panjang dari deforestasi, ekstraksi sumber daya, dan kebijakan negara yang memberi karpet merah bagi investasi,” kata Wahyu dikutip dari website WALHI Nasional.
Berdasarkan Tinjauan Lingkungan Hidup 2025 WALHI, dalam satu dekade terakhir jumlah kejadian banjir dan longsor di Indonesia meningkat tajam. Sumatra menjadi salah satu wilayah paling rentan, seiring rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat pertambangan, perkebunan monokultur, proyek energi, dan pembukaan hutan skala besar.
WALHI mencatat, sejumlah DAS strategis di Sumatra mengalami kerusakan parah. Di Aceh, DAS Peusangan kehilangan hingga 75 persen tutupan hutannya, sementara DAS Singkil rusak lebih dari 60 persen. Kerusakan ini menghilangkan fungsi alami hutan sebagai penyangga air, mempercepat limpasan permukaan, dan meningkatkan risiko banjir serta longsor di wilayah hilir.
Menurut Wahyu, penyebutan bencana alam atau bahkan bencana antropogenik sering kali menyesatkan. Narasi tersebut menyamarkan aktor utama di balik krisis ekologis. Istilah capitalogenic penting untuk menegaskan bahwa bencana ini lahir dari sistem ekonomi-politik yang menempatkan alam sebagai komoditas murah demi akumulasi modal.
Ia menilai negara tidak berada di posisi netral. Justru melalui kebijakan perizinan, tata ruang yang longgar, dan deregulasi perlindungan lingkungan, negara menjadi bagian dari mesin produksi risiko. Proyek-proyek ekstraktif dilegalkan di kawasan hutan, daerah tangkapan air, hingga wilayah rawan bencana, sementara dampaknya ditanggung masyarakat.
Wahyu menegaskan, krisis ini tidak berdampak merata. Kelompok paling rentan Adalah masyarakat adat, petani, nelayan, dan warga miskin perkotaan menjadi korban utama. Mereka kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupan, sementara korporasi terus melanjutkan operasi tanpa pertanggungjawaban ekologis yang memadai.
“Selama pembangunan masih diukur dari pertumbuhan investasi, bukan daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat, bencana akan terus diproduksi,” kata Wahyu.
WALHI mendesak perubahan mendasar arah Pembangunan, menghentikan ekspansi industri ekstraktif di wilayah rawan, memulihkan ekosistem DAS, serta menempatkan keadilan ekologis sebagai fondasi kebijakan. Tanpa itu, Sumatra hanya akan menunggu giliran bencana berikutnya, lebih besar, lebih mematikan.[acl/ai]
