Aceh kembali jadi incaran raksasa energi dunia awal 2025. Rencana investasi Minyak dan Gas (Migas) dari Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) senilai Rp 155 triliun, lalu Tiongkok pun mulai menelusuri blok lepas pantai Meulaboh hingga Singkil. Di atas kertas, angka itu bisa mengguncang ekonomi Aceh. Tapi tanpa menyentuh ekonomi masyakat akar rumput, investasi sebesar apa pun hanya akan mengulang sejarah, sumber daya terkuras, manfaatnya tak berjejak di tanah sendiri.
Harapan kembali mengapung bumi Aceh yang puluhan tahun dikenal kaya gas, tapi angka kemiskinan masih di puncak klasemen di Sumatera. Padahal sejak dulu tanah Aceh menyalakan dapur industri nasional.
Janji kesejahteraan selalu datang bersama sumur bor, lalui pergi bersama kapal tanker yang berlayar membawa hasil bumi Aceh ke luar negeri. Pantas masyarakat lalu bertanya, mengapa rumah mereka tetap gelap, janji kaya di bumi Aceh, justru faktanya kemiskinan yang dirasakan.
Saat KUFPEC dan investor Tiongkok melirik Aceh dari sektor Migas. Tentunya harapan baru muncul, apakah bisa keluar dari cengkraman kemiskinan? Atau jangan-jangan Aceh akan kembali menjadi ladang eksplotasi, seperti pengalaman pahit dari ExxonMobil di Lhokseumawe dan Aceh Utara. Warisan industri energi nasional yang tinggal rongsokan dan jadi besi tua. Pernah berjaya dan bahkan disebutkan daerah ini sebagai kota petro dolar.
Potensi migas Aceh yang luar biasa, seakan mimpi yang belum terwujud, atau memang mimpi, bangun tidur ternyata masih belum mampu beli walau seliter beras. Susu anak sudah habis, utang menumpuk, lapangan pekerjaan tidak ada dan bahkan ada yang korban PHK.
Mimpi Aceh jadi kiblat investasi migas, seperti temuan di Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Aceh – Meulaboh dan South West Aceh – Singkil diyakini menyimpan cadangan gas bumi besar. Potensinya mencapai 13,4 Tscf. Kedua blok potensial itu rencanannya akan disalurkan ke pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di kawasan Lhokseumawe dengan kebutuhan ammonia mencapai 825.000 TPY dan urea 570 TPY.
Data Infomigas mencatat, Aceh bahkan menyumbang 44 persen pasokan amonia nasional dan 33 persen produksi metanol nasional, dua produk turunan penting dari gas bumi. Artinya, Aceh bukan sekadar punya gas, tetapi juga punya sejarah dan kemampuan teknis untuk mengolahnya.
Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan luka lama. Selama puluhan tahun gas Aceh dinyalakan di dapur negara, tetapi rumah warga Aceh tetap gelap. Nilai tambah mengalir ke pusat, sementara masyarakat di sekitar wilayah produksi nyaris tak merasakan manfaat ekonomi. Sehingga wajar masyarakat Aceh mempertanyakan, ketika investor asing kembali datang, Aceh menghadapi pilihan strategis, mengulang pola lama atau membangun arah baru.
Janji kaya dengan membangun arah baru investasi Migas di Aceh, tentunya tidak hanya sebatas eksplotasi Migas semata, yang kemudian semua hasil alam Aceh tidak pernah singgah di Serambi Mekkah. Sehingga tidak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat, tertuma para pelaku UMKM. Tetapi hanya dinikmati oleh konglomerat dan oligarki Migas yang hanya segelintir orang.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Burhanuddin Abdullah, pernah menyatakan di tempo.co pada 5 Februari 2025, 36 persen kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh satu persen kelompok saja. Kondisi ini tidak berubah sejak era kepemimpinan Soeharto.
Dia menggambarkan ketimpangan perekonomian yang terjadi di Indonesia seperti sebuah kuadran yang dibagi dua. Maka, yang paling dekat dengan titik nol adalah kelompok masyarakat yang kumuh, miskin, kurang pengetahuan, dan tidak sekolah. Semua berkumpul di situ.
Pada tahun 1990-an, dalam laporan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikoesoemo mengatakan kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh setengah persen dari total populasi penduduk. Dan kini terjadi satu persen menguasai 36 persen tanah kekayaan Indonesia.
Ini juga diperkuat hasil kajian Center of Economic and Law Studies (Celios), dalam Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 dituliskan, pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang tak setara, antara pemilik kekayaan triliunan rupiah dengan masyarakat kelas pekerja semakin memburuk. Tercermin dari jomplangnya kekayaan yang diperoleh dari akumulasi pendapatan.
Di tengah badai pemutusan hubungan kerja, tingginya harga barang pokok, gaji sebatas upah minimum, masyarakat kelas bawah tetap berdiri tegak dan berjuang untuk anak, keluarga dan kehormatan mereka. Sebagian besar masyarakat sangat bergantung pada pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian, yang tidak memiliki perlindungan sosial atau tunjangan kesehatan.
Ketika perekonomian melambat, mereka tidak hanya mengalami penurunan pendapatan, tetapi juga harus menghemat secara ketat untuk memenuhi kebutuhan harian agar bisa bertahan lebih lama. Tak jarang, masyarakat harus mengurangi waktu istirahat untuk mencari biaya tambahan dengan bekerja serabutan. Bahkan mencoba mencari jalan pintas lewat pinjaman online (Pinjol) illegal, mereka malah kembali terjebak dalam utang yang menggunung karena bunga pinjaman yang tinggi.
Potret melemahnya perekonomian masyarakat dampak dari PHK besar-besaran, kita menyaksikan dengan terang benderang bahwa episentrum penguasaan sumber daya semakin tak proporsional. Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah hanya naik 15 persen, ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174 persen. Apabila kekayaan 50 orang teratas digabungkan, jumlahnya cukup untuk membayar gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun.
Tiga triliuner tersebut di antaranya adalah Lim Hariyanto Wijaya Sarwono, Low Tuck Kwong, dan Prajogo Pangestu. Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya ini meningkat lebih dari tiga kali lipat. Di sisi lain, orang-orang kaya dilayani dengan karpet merah oleh bank, menikmati fasilitas pinjaman yang sangat menguntungkan.
Dengan aset berharga yang dapat dijadikan agunan dan riwayat kredit yang menjanjikan, mereka mendapatkan akses mudah dan syarat pinjaman yang bersahabat. Perlakuan istimewa ini menciptakan jurang yang dalam antara yang kaya dan yang kurang mampu. Mereka yang membutuhkan justru terjebak dalam jebakan utang, sementara yang sudah mapan menikmati kemudahan dan keuntungan yang melimpah.
Sementara masyarakat pekerja yang hanya kenaikan upah 15 persen tidak mendapat akses permodalan dari perbankan, karena tidak memiliki asset sebagai jaminan. Kelas pekerja kemudian mengambil jalan pintas berhutang dengan rentenir dan pinjol yang semakin menambah keterpurukan saat tak mampu bayar, karena bunga terlalu tinggi.
Jika kita simulasikan kekayaan dari lima orang terkaya di Indonesia yang totalnya Rp 1,338.93 triliun membelanjakan Rp 2 miliar setiap hari, mereka akan membutuhkan waktu 630 tahun untuk menghabiskan seluruh kekayaan gabungan kekayaannya. Lalu jika kekayaan 50 triliuner terkaya Indonesia dibagikan ke seluruh pengangguran di Indonesia, maka masing-masing orang akan mendapat uang Rp 10,4 juta rupiah.
Di sisi lain, kesejahteraan guru honorer menjadi potret nyata kerentanan pekerja di sektor layanan dasar. Terdapat 74,3 persen guru honorer berpenghasilan di bawah 2 juta dan 46,9 persen di bawah 1 juta.
Perusahaan Ekstraktif Ciptakan Kesenjangan
Masih hasil kajian Celios, ternyata semakin menerangkan bahwa perusahaan ekstraktif memperlebar kesenjangan dan kemiskinan. Dari 50 orang terkaya di Indonesia, separuhnya memiliki bisnis di industri ekstraktif, termasuk industri pertambangan menjadi kontributor utama dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia.
Ternyata, meskipun menjajadi penyumbang pendapatan yang menggiurkan bagi pemerintah melalui pajak dan royalti, hasil dari aktivitas ini sering kali tak berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal, justru lebih banyak mengalir ke tangan segelintir elit. Kalau pun ada lapangan pekerjaan yang dibuka, sering kali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat secara inklusif, tetapi bersifat sementara dan penuh resiko.
Industri ekstraktif, terutama pertambangan sering kali harus mempekerjakan pekerja berketrampilan tinggi. Sehingga membatasi peluang kerja masyarakat lokal, mayoritas taraf ekonomi rendah, tentunya pendidikan juga tidak tinggi dan kurang terampil.
Kalau pun dipekerjakan, masyarakat lokal cenderung pekerjaan berupah rendah, seperti Satuan Pengamanan (Satpam), sopir dan sejumlah pekerjaan tidak membutuhkan ketrampilan tinggi. Aktivitas pertambangan pada akhirnya menciptakan ketegangan sosial dan memperburuk kesenjangan antara pekerja luar dengan masyarakat lokal.
Kesenjangan ini nyata, menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023,sektor pertanian justru menyerap sekitar 38,68 persen dari total tenaga kerja di Aceh. Justru sektor pertambangan dan penggalian hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,96 persen. Lebih tinggi serapan dibandingkan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,30 persen.
Dampak lain dari perusahaan ekstraktif sering menyisakan duka dan kerugian besar pada masyarakat lokal. Banyak komunitas lokal terpaksa menyerahkan tanah dan sumber daya vital lainnya untuk insvestasi ekstraktif tanpa mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Sementara hasil alam yang dikeruk, tidak pernah singgah di daerah yang diekstraktif, justru langsung dikirim ke luar negeri untuk pengelohaannya.
Yang tersisa hanya dampak terhadap lingkungan hidup. Aktivitas ekstraktif sering meninggalkan luka, bekas yang tidak bisa diperbaiki. Pencemaran dan kerusakan ekosistem memperburuk kondisi kehidupan masyarakat miskin, yang biasanya paling rentan terhadap dampak lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, terutama perempuan, ibu hamil, anak-anak hingga lansia.
Berkaca dari pengalaman eksploitasi Migas milik ExxonMobil yang mengeruk keuntungan puluhan tahun, menyisakan kisah perih. Dulunya daerah itu dikenal dengan kota petro dolar, banyak mengalir dolar, justru Aceh Utara justru menjadi dua wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh.
Data Badan Pusat Statistik mencatat, 2023, angka kemiskinan di Aceh Utara mencapai 16,86 persen. Ironisnya, kawasan yang dulu dikenal sebagai kota petro dolar kini dipenuhi pengangguran, rumah-rumah kosong, dan ekonomi rakyat yang lesu. Rantai nilai industri gas yang pernah menghidupi ribuan pekerja kini terputus, meninggalkan kesenjangan sosial yang dalam di tengah bayang-bayang infrastruktur mangkrak.
Nah, masuknya rencana investasi Migas dari KUFPEC senilai Rp 155 triliun, lalu dari Tiongkok mulai menelusuri blok lepas pantai Meulaboh hingga Singkil. Akankah mengulangi kisah pilu lama dari raksasa Migas ExxonMobil yang hanya menyisakan rongsokan besi tua. Bahkan salah satu pemicu konflik di Aceh berkepanjangan juga datang saat ketidakadilan dalam pembagian hasil kala itu.
Ini yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Gubernur Aceh, Muzakir Manaf agar tidak terulang seperti masa lampau. Terlebih beberapa kali Mualem, sapaan Gubernur Aceh menyampaikan di Serambi Indonesia, bahwa kekayaan alam berupa potensi gas besar di wilayah South Andaman mampu membantu melunasi hutang negara yang kini mencapai ribuan triliun.
Muallem menyatakan pada pintoe.co, potensi gas di wilayah Andaman, cukup besar, tidak hanya bisa membantu membayar utang negara, tapi juga memungkinkan Aceh membeli 251 kapal selam. Tentu ini sebuah pernyataan yang fantastis dan memberikan harapan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentunya semua masyarakat Aceh menanti realisasi tersebut, karena sudah cukup lama Aceh terpuruk, baik disebabkan konflik hingga bencana tsunami yang meluluhlantakkan sebagian Aceh.
Harapan ini tentunya tak berlebihan bila merujuk atas pernyataan Gubernur Aceh yang sangat menjanjikan. Hal yang tersirat dari pernyataan itu, jangankan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, justru kekayaan alam yang ada di Aceh mampu melunasi hutang Indonesia yang mencapai per akhir Juni 2025 sebanyak Rp 9.138,05 triliun. Emmmm, mimpi atau nyata ya?[]
