Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) telah berkomitmen menyumbangkan dana lebih dari US$5 miliar atau setara sekitar Rp84 triliun untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi di Jalur Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform Truth Social pada Minggu malam (15/2/2026) waktu setempat atau Senin pagi WIB. Trump menyatakan bahwa komitmen ini akan diumumkan secara resmi dalam rapat perdana Dewan Perdamaian pada Kamis (19/2/2026) di Institut Perdamaian Donald J. Trump di Washington DC.
“Pada 19 Februari 2026, saya akan kembali bertemu para anggota Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian Donald J Trump di Washington DC, di mana kami akan mengumumkan bahwa negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari US$5 miliar untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza, serta berkomitmen ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan Polisi Lokal guna menjaga keamanan dan perdamaian bagi warga Gaza,” tulis Trump dalam unggahannya, seperti dikutip dari berbagai sumber termasuk BeritaSatu, detik.com, Bloomberg Technoz, dan Reuters.
Dana tersebut direncanakan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur Gaza yang porak-poranda akibat perang, serta mendukung bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina. Selain pendanaan, Dewan Perdamaian juga berencana mengerahkan ribuan personel pasukan stabilisasi internasional (International Stabilization Force/ISF) yang disahkan PBB untuk menjaga keamanan pasca-konflik.
Dewan Perdamaian sendiri merupakan inisiatif Trump yang dibentuk pada Januari 2026 sebagai mekanisme alternatif atau pendamping bagi upaya perdamaian di Gaza, di luar kerangka PBB sepenuhnya. Indonesia termasuk salah satu negara pendiri yang telah menandatangani charter dewan tersebut melalui Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum (WEF) Davos pada Januari lalu.
Baca juga: Cerita Diaspora Indonesia Pilih Trump di Pilpres AS 2024, Sorot Isu Ekonomi
Sebelumnya, terdapat diskusi mengenai kontribusi individu per negara sekitar US$1 miliar (Rp16-17 triliun) untuk kursi permanen, meskipun Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa partisipasi bersifat sukarela dan tidak ada iuran wajib tetap. Trump tidak merinci negara-negara mana saja yang menyumbang total dana tersebut, meskipun laporan menyebut kemungkinan melibatkan Amerika Serikat sendiri serta beberapa negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait.
Pengumuman ini muncul di tengah persiapan pertemuan besar pekan depan, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat perdana Dewan Perdamaian di Washington dan sekaligus menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan AS.
Hingga kini, komitmen dana masih berstatus janji dan klaim dari Trump. Detail pembagian dana, mekanisme penyaluran, serta daftar negara penyumbang diharapkan lebih jelas setelah pertemuan resmi pada 19 Februari 2026. Belum ada konfirmasi independen dari semua negara anggota atau organisasi internasional terkait angka pasti tersebut.
Dewan Perdamaian ini telah menuai berbagai respons, termasuk kritik dari Uni Eropa yang menilai inisiatif ini lebih mencerminkan kepentingan pribadi Trump ketimbang mandat PBB. Sementara itu, warga Gaza dilaporkan skeptis terhadap rencana yang melibatkan Israel sebagai anggota dewan tanpa keterlibatan langsung Otoritas Palestina.
Pemerintah Indonesia menekankan bahwa keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian bertujuan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi Palestina.
